"Kendala yang mungkin muncul seperti kecepatan dalam digitalisasi bank yang ditunjuk sebagai amanah, diharapkan dapat diatasi dengan dukungan penuh dari semua pihak terkait," ucapnya 

Meskipun baru mencakup sekitar 40% dari skala anggaran total, peluncuran KKPD ini dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam berbagai transaksi pemerintah. 

"Kami juga mengajak kabupaten/kota di Kaltim untuk ikut mendukung penggunaan KKPD ini, mengingat kuasa anggaran yang berbeda-beda di setiap daerah,"tuturnya.

Namun demikian, Ia optimis bahwa KKPD ini akan memberikan manfaat signifikan bagi kepala daerah di seluruh Kaltim, dengan meningkatkan kontrol dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

"Ini bukan hanya tentang kemudahan transaksi, tetapi juga tentang memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat," pungkasnya.

(*)