"Kita akan konsultasi tekait MYC itu, sekalian kami konsultasi soal waktu persetujuan KUA-PPAS yang lewat dari 30 November bagaimana," jelasnya.

Secara atruan tanggal 30 November seharusnya sudah persetujuan KUA-PPAS. Namun karena proses yang tertunda, sehingga tanggal 30 November nanti baru kesepakatan. Untuk itu perlu dilakukan konsultasi ke kemendagri.

"Kami konsultasi meminta perpanjangan waktu untuk membahas persetujuan anggaran dan pengesahan APBD 2021 Kaltim. Karena tanggal 30 itu baru kesepakatan ya," sambungnya.

Sabani juga mengklaim, bahwa pada dasarnya Mendagri tidak menolak usulan MYC, hanya saja diwajibkan adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak DPRD dan pemprov.

"Mendagri pada dasarnya tidak menolak, yang penting ada kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim, sebagai syarat pengajuan program. Tinggal DPRD melalui Banggar yang menyepakati menerima atau tidak," tegasnya.

Sementara pihak DPRD disampaikan Sabani juga menerima usulan MYC tersebut.

"DPRD prinsipnya menerima, tapi pesan dewan ada baiknya dikonsultasikan juga ke Mendagri," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)