DIKSI.CO – Rencana pemerintah pusat untuk memangkas dana transfer ke daerah berpotensi besar menurunkan kemampuan fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) secara signifikan.
Hal ini tentu menjadi tantangan berat bagi pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kebijakan yang disebut-sebut sebagai langkah penyesuaian nasional ini membuat pemerintah daerah di seluruh Indonesia bersiaga, termasuk Kaltim yang selama ini mengandalkan dana transfer pusat untuk menopang lebih dari separuh struktur APBD-nya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebutkan bahwa pihaknya telah menjadwalkan rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim dan seluruh kepala daerah se-Kaltim pada 20 Oktober 2025 mendatang. Pertemuan itu akan menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan fiskal tahun depan.
“Kita akan rapat tanggal 20 nanti dengan Pak Gubernur dan seluruh bupati serta wali kota. Karena hasil asistensi di Kemendagri belum keluar, arah kebijakan baru akan jelas setelah itu,” ujar Hasanuddin di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kamis (16/10/2025).
Menurut Hasanuddin, atau yang akrab disapa Hamas, hasil perkiraan sementara menunjukkan bahwa APBD Kaltim 2026 akan turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut nilai totalnya kemungkinan hanya berada di kisaran Rp13 triliun hingga Rp15 triliun, jauh di bawah realisasi APBD 2025.
“Kurang lebih segitu, karena dana transfer berkurang sekitar 71 persen,” jelasnya.
Angka tersebut mengejutkan banyak pihak. Sebab, selama beberapa tahun terakhir, porsi dana transfer pusat menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan program strategis di daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga bantuan sosial masyarakat.
Jika penurunan hingga 71 persen benar terjadi, banyak program yang berpotensi tertunda bahkan terhenti. Terlebih, sejumlah agenda prioritas gubernur Kaltim seperti pendidikan dan kesehatan gratis—yang dikenal dengan program GratisPol (gratis pendidikan dan kesehatan) serta JosPol (jaringan sosial politik untuk kesejahteraan masyarakat)—masih menjadi komitmen utama pemerintah daerah di bawah pengawasan DPRD.
Meski demikian, Hamas menyebut belum semua angka bersifat final. Ia mengaku mendapat informasi bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah meninjau ulang rencana pemangkasan tersebut.
“Terakhir ada informasi dari Menteri Purbaya, katanya ada perubahan. Tapi kepastiannya nanti setelah rapat resmi,” ungkap Hamas.
Pernyataan itu menjadi secercah harapan bagi pemerintah daerah. Revisi kebijakan fiskal oleh pusat diharapkan dapat meringankan beban APBD Kaltim yang tengah bersiap menjalankan sejumlah proyek lanjutan, terutama di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut beberapa sumber di internal DPRD, salah satu alasan utama pemerintah pusat menyesuaikan dana transfer adalah untuk menyeimbangkan postur APBN 2026 yang difokuskan pada pembangunan IKN dan pemulihan ekonomi nasional. Namun, kondisi ini tetap harus diantisipasi secara bijak agar tidak berdampak pada stabilitas pembangunan di daerah.
Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan untuk menjaga agar kegiatan prioritas dan program pelayanan publik tetap berjalan, meski dengan keterbatasan anggaran.
“Kita akan bongkar ulang struktur anggaran. Yang prioritas tetap dijaga,” tegasnya.
Penataan ulang tersebut akan difokuskan pada efisiensi belanja daerah, terutama dengan menekan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja non-produktif. DPRD juga berencana mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menggali pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial seperti pertambangan, pariwisata, dan jasa.
Selain itu, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) disebut menjadi salah satu opsi pembiayaan pembangunan tanpa membebani APBD secara langsung. Model pendanaan alternatif ini dinilai penting untuk mempertahankan momentum pembangunan di tengah kondisi fiskal yang menantang.
Meski tantangan fiskal semakin nyata, Hamas optimistis bahwa Pemprov dan DPRD Kaltim mampu melewati situasi ini melalui sinergi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa prinsip utama dalam penyusunan APBD bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan dana publik.
“Anggaran boleh kecil, tapi kalau dikelola tepat dan efisien, dampaknya bisa tetap besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Hamas juga menegaskan bahwa komunikasi antara DPRD, Pemprov, dan pemerintah pusat harus diperkuat. “Kita tidak ingin program prioritas rakyat terganggu hanya karena miskomunikasi anggaran. Jadi koordinasi harus solid,” tambahnya.
Hingga kini, DPRD Kaltim masih menunggu hasil resmi asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepastian angka transfer dari Kementerian Keuangan. Hasil rapat koordinasi pada 20 Oktober nanti akan menjadi momen penentu arah APBD Kaltim 2026, termasuk strategi penyelamatan anggaran di tengah pemangkasan nasional.
Masyarakat Kaltim berharap keputusan tersebut tidak hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan tetap berpihak pada kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan daerah.
Dengan langkah antisipatif yang tengah disiapkan DPRD dan pemerintah provinsi, Kalimantan Timur berupaya membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti membangun.
(*)
