"Karena kebijakan kita kalau salah - salah, bisa mengakibatkan kerugian itu bisa kena juga," ungkapnya. 

Dengan begitu, diperlukan kerjasama antar lembaga atau stake holder untuk bersama - sama berkomitmen mencegah tindakan yang dapat mengarah kepada penyalagunaan anggaran negara. 

"Untuk itu dengan semua pihak harus bersinergi baik dengan pemerintah dan yudikatif (kejaksaan,red)," terangnya. 

Sebabnya, DPRD - Pemkab Paser dan Kejari adalah patner strategis, untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. 

"Kami ini mitra pemerintah dan harus sama - sama. Kalau tidak sama - sama ya percuma. Payung hukum kan sudah jelas, tinggal penerapan kita saja, dan faktor manusianya lagi," ungkapnya. 

Ditambahnya lagi, acapkali terdapat perbedaan pandangan soal prioritas anggaran yang mesti didahulukan dalam rangka pembangunan infrastruktur pendukung. 

"Hanya saja ada pemahaman yang berbeda tafsir. Contoh saja di badan pemeriksa keuangan, kadang kadang ada pemahaman yang beda beda," tuturnya. (advertorial)