DIKSI.CO, SAMARINDA - Digitaliasi sistem keuangan Pemkot Samarinda perlu diterapkan. 

Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. 

Diwawancarai awak media, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda saat ini diperoleh sebesar Rp 532 miliar. Dengan biaya belanja yang yang lebih besar, disebutnya angka tersebut tidak cukup. 

"Rp 532 miliar itu masih sangat kecil. Sementara untuk belanja pegawai saja pertahun mencapai Rp 1 triliun lebih," ujar Deni sapaanya, Sabtu (26/6/2021). 

Sangat tidak relevan dengan hasil yang ada kata dia. Ditambah lagi belanja untuk penanganan banjir saja lebih besar. 

Menurutnya pula, saat ini Samarinda masih tergantung dari dana pusat. Sebab itu perlahan mesti pelan - pelan melepas ketergantungan tersebut. 

Dengan begitu politisi partai Gerindra itu berharap kepemimpinan wali kota dan wawali Samarinda bisa memecahkan permasalahan tersebut. 

DPRD Samarinda pun tak segan untuk membantu agenda untuk pembangunan kota Samarinda. 

"Semoga saja di zaman pak Andi Harun dan Rusmadi bisa meningkat PAD Pemkot Samarinda," imbuhnya. 

Saat ini kata Deni, DPRD Samarinda melihat wali kota juga bekerja sama dengan pihak ketiga agar APBD tidak tergantung dana bagi hasil. 

Dirinya menambahkan ada berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.

Salah satunya dengan menerapkan transaksi digital disetiap pos-pos yang mana selama ini diangap ada kebocoran. 

"Salah satunya parkir. Dengan adanya e-parking, kebocoran pasti tidak terjadi," terang Deni 

Dengan begitu pengawasan diberbagai lokasi mesti ketat dilakukan. Lalu menginventarisir aset yang terbengkalai agar menjadi produktif dan menambah kas daerah. 

"Semisal plaza 21, gedungnya kan punya pemkot. Tempat itu bisa dioptimalkan ke depannya," pungkasnya. (advertorial)