Perubahan tersebut mesti diajukan ulang oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

Akan tetapi, menteri ATR itu mengklaim belum ada pengajuan ulang dari pemerintah daerah (pemda) terkait maupun pemilik proyek.

Selain melanggar aturan, proyek katanya berdiri di atas hutan lindung. 

Ia mengatalam Proyek tropical coastland milik Aguan di PIK 2 itu seluas 1.755 hektare.

Nusron mengatakan sekitar 1.500 hektare lahan tersebut bahkan masih berdiri di atas hutan lindung.

"Bagaimana nasib statusnya PSN (tropical coastland PIK 2)? Bola di tangan Kemenko Perekonomian, bukan di tangan kami. Kami hanya pada tata ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) itu menjadi pintu masuk perizinan yang lain," pungkasnya. (*)