Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim, Rudy Paparkan Data GratisPol dan BKT Secara Terbuka
DIKSI.CO – Perbandingan Program GratisPol Pendidikan dengan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) mencuat dalam aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Gubernur Rudy Mas’ud turun langsung menemui massa dan memaparkan data resmi terkait capaian kedua program tersebut.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) memadati kawasan kantor gubernur sejak siang.
Mereka menyuarakan evaluasi satu tahun program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya menyangkut transparansi penerima bantuan pendidikan GratisPol.
Mahasiswa Soroti Transparansi GratisPol, Rudy Bandingkan dengan BKT
Dalam dialog terbuka, Rudy menanggapi tuntutan mahasiswa terkait laporan adanya peserta yang tidak lolos meski merasa memenuhi syarat administrasi.
Ia kemudian meminta mahasiswa melihat data secara komprehensif sebelum menarik kesimpulan.
“Adik-adik semua, ada yang punya data berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau GratisPol?” tanya Rudy di hadapan massa aksi.
Rudy memaparkan bahwa Program GratisPol 2025, meskipun baru berjalan setengah tahun anggaran, telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
Ia membandingkannya dengan Program BKT pada era Isran Noor dan Hadi Mulyadi, yang dalam periode 2019–2023 menyalurkan Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa.
Rinciannya terdiri dari BKT Tuntas sebanyak 25.358 penerima dengan total Rp743,6 miliar, serta BKT Stimulan sebanyak 44.273 penerima dengan anggaran Rp268,6 miliar.
Target GratisPol 2026 Capai 158.981 Mahasiswa
Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa menerima bantuan GratisPol pada 2026 dengan total anggaran Rp1,38 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp1,18 triliun untuk 149.307 mahasiswa S1, kemudian Rp133,6 miliar untuk 7.449 mahasiswa S2 dan S3.
Program tersebut juga mencakup 892 mahasiswa di luar Kaltim, 133 mahasiswa luar negeri, serta 1.200 penerima dalam skema GratisPol Khusus.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” tegas Rudy.
Ia menambahkan bahwa pemerintah membayarkan bantuan langsung ke 52 kampus negeri dan swasta. Kampus melakukan verifikasi administratif dan akademik sebelum menetapkan penerima.
“Kita bayar langsung ke 52 kampus negeri dan swasta. Kampus yang melakukan verifikasi. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dihitung,” jelasnya.
APBD Turun, Pendidikan Tetap Prioritas Pemprov Kaltim
Rudy mengakui Pemprov Kaltim menghadapi tantangan fiskal serius. APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun.
Namun ia menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia secara sistematis dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah memandang pendidikan sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan.
“Kaltim ini etalase Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Pendidikanlah yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kemunduran,” ujarnya.
Melalui pemaparan perbandingan GratisPol dan BKT, Pemprov Kaltim menegaskan komitmen untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa daerah sekaligus menjawab kritik publik secara terbuka dan berbasis data.
(Redaksi)
