Andi Harun lantas menyarankan, Kapolda Kaltim perlu melakukan pertemuan dengan semua unsur, seperti kalangan organisasi masyarakat dan juga para awak media. 

Dirinya mensinyalir di beberapa daerah diduga banyak peserta pemilu menggunakan ormas untuk mengadvokasi. 

"Padahal dalam sistem pemilu koridor hukum sudah jelas. Jadi apabila terjadi sengketa pemilu maka . kita (peserta pemilu) komitmen dan konsisten menggunakan sarana hukum yang sudah berlaku. Baik yang berlaku di undang-undang maupun peraturan KPU dan Bawaslu." Jelasnya

Lanjut ia menegaskan apabila ini dilakukan secara komitmen dan konsisten maka dipastikan pemilu berkualitas dan aman pasti akan terjadi khususnya di pemilu 2024 mendatang.

Tak hanya itu, Andi Harun juga mengajak semua elemen masyarakat untuk memerangi berita hoax yang menjadi sumber konflik di masyarakat. Artinya perlu kerjasama termasuk awak media bisa memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan perpecahan atau konflik

"Tanggung jawab itu kan bukan cuma hanya kepolisian, tapi semua elemen masyarakat termasuk media untuk menciptakan pemilu yang berkualitas" Ucapnya. (Tim Redaksi)