DIKSI.CO, SAMARINDA - Kritik diberikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah untuk usulan proyek Multi Years Contract (MYC) Pemprov Kaltim.
Diketahui, 2 usulan MYC itu adalah Flyover di Balikpapan dan penambahan bangunan gedung di RSUD AW Sjahranie.
Diduga usulan itu diselundupkan saat pembahasan RAPBD 2021 dengan cara dipaksakan. Bahkan jika tidak disetujui usulan itu, maka pemerintah mengintervensi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk skema APBD 2021.
"Proyek MYC tidak boleh asal main diselundupkan begitu. Apalagi dengan nilai anggaran yang cukup besar, ditambah belum adanya hasil kajian yang memadai, maka memaksakan proyek MYC macam itu, berpotensi melahirkan perbuatan melawan hukum yang mengarah kepada tindak pidana korupsi," kata Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, Minggu (15/11/2020).
Sebab, lanjut dia, proyek MYC yang diselundupkan, sudah pasti membuka ruang transaksional berupa tawar menawar diantara pihak yang berkepentingan dengan mereka yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan anggaran.
Selain itu, kata Castro, Kaltim juga punya pengalaman secara historis, bagaimana proyek MYC itu rentan dengan suap dan gratifikasi. Terlebih, jika disetujui tanpa perencanaan yang matang, dan jauh dari pengawasan publik.
"Beberapa waktu lalu, anggota-anggota DPRD Kaltim sempat diterpa isu gratifikasi Rp 8 miliar terkait proyek MYC. Kendatipun dugaan kasus tersebut urung diproses secara hukum, namun bukan berarti tidak ada masalah dalam perkara tersebut," sindirnya.
Kalau kemudian isu menyelundupkan proyek MYC ini mencuat, Castro menduga, berarti memang ada masalah. Sebab segala hal yang cenderung dipaksaan, bahkan tanpa melalui kajian yang layak dan memadai, maka sudah bisa dipastikan ada indikasi kuat itikad buruk di sana.
