"Ada juga temuan penggantian data KPM BLT desa yang belum sesuai ketentuan, belum lagi dari aspek penganggaran, aspek penyaluran, serta aspek pembinaan dan pengawasan," jelasnya.

Politisi PKB ini  juga mempertanyakan proses penginputan DTKS dan proses pembaharuannya, sehingga kedepan bisa dikoreksi kekurangan yang menjadi temuan.

"Perlu sinergitas dari desa sampai ke dinas untuk update data," imbuhnya.

Menurut Hendra, perlu ada formulasi untuk DTKS agar tidak terjadi hal serupa guna untuk mengantisipasi adanya temuan.

Sementara, anggota DPRD Paser Supian mengaku memang sulit mendata masyarakat tidak mampu di desa yang berpotensi banyak kepentingan didalam.

"Warga transmigrasi misalnya, tidak layak lagi dapat BLT karena punya kebun dan usaha lainnya," pungkasnya. (advertorial)