Penyaluran bantuan sosial ini juga yang menjadi catatan evaluasi BPK, terhadap pengelolaan keuangan Kaltim.

"Kami tidak tahu apakah si penerima tidak mencairkan, atau juga syarat bansos tidak terpenuhi. Itu mengakibatkan Silpa sebenar Rp2 miliar," jelasnya.

DPRD Kaltim menyayangkan bantuan sosial itu tidak menyentuh ke masyarakat. Namun juga pemprov diminta tetap berpedoman pada aturan.

"Kami dari DPRD Kaltim, maunya masyarakat tersentuh bantuan tersebut. Tapi pemerintah kan ada aturannya, kalau itu tidak bisa terlaksana maka tidak bisa dipaksanakan," tegasnya.

Untuk pelaksanaan program bantuan sosial di tahun 2021 ini, DPRD menegaskan agar pemprov bisa memastikan warga yang menerima bantuan.

"Untuk tahun selanjutnya, pemerintah harus memastikan si penerima ini. Sehingga bisa terealisasikan program bantuan ini," pungkasnya. (advertorial)