DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Balikpapan terus berfokus dalam penanganan permasalahan banjir yang masih sering terjadi di Kota Balikpapan. 

Salah satu permasalahan banjir ini terkait dengan para pengembang yang mengabaikan dan tidak mematuhi aturan pemerintah. 

Terkhusus dalam aturan pengupasan lahan dan pembangunan bendungan pengendali air.

"Kami minta ada tindakan tegas pada pengembang itu," tegas Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan Ali Munsjir Halim. 

Pihaknya juga telah menyampaikan data terkait pengembang itu kepada dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (DPP). 

"Jumlah pengembang yang ada di Balikpapan sudah cukup banyak. Namun sebagian besar justru menyalahi ketentuan hingga menjadi penyebab banjir," ujarnya. 

Ia mengungkapkan pengembang tidak memperhatikan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dalam menangani hal ini. 

Ali Munsjir mengatakan ini merupakan persyaratan wajib yang ditetapkan dari pemerintah setempat. 

"Yang jadi persoalan pengembang hanya membangun bangunan tidak memperhatikan estetika, dari beberapa pengembang tidak memperhatikan fasum dan fasos," katanya. 

Komisi III pun akan menindak lanjuti dengan melaksanakan Rapat Kerja di semua OPD terkait untuk menindak lanjuti semua yang berdampak pada lingkungan. 

Diharapkan kedepannya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang berkelanjutan seperti banjir yang masih mengahantui Kota Minyak ini. (advertorial)