"Selain dari PAD yang pasti hari ini masyarakat jauh lebih dimudahkan melakukan pembayaran melalui non tunai sehingga mereka juga mendapat pelayanan yang maksimal," imbuhnya.

Novan menambahkan, untuk kemudahan transaksi pemerintah harus hadir dalam penyebaran luasan informasi terkait e-Parking.

"Masyarakat wajib mengikuti aturan yang ada. Karena ini sifatnya tidak ada perubahan sesuatu, ini hanya menggunakan alat non tunai. Tapi untuk kemudahan transaksinya pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi," ujarnya.

Selain itu, pelayanan kepada masyarakat tersebut, kata Novan, harus diikuti dengan fasilitas yang sesuai. 

"Karena kita ingin meminimalisir kebocoran di dalam proses pemungutan retribusi yang mana hari ini dari sekian banyak unit kendaraan di Samarinda perlu kita maksimalkan potensinya," pungkasnya.

Dalam pilot project ini terdapat 10 alat e-Parking yang didemokan. Sistem pembayaran parkir digital ini diterapkan pada Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Batur, Jalan KH Khalid, Jalan Abul Hasan, dan Jalan Sudirman. (advertorial)