DIKSI.CO, SAMARINDA - Penyampaian tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Pembangunan (PKP) DPRD Kota Samarinda gabungan dua partai politik PKB dan PPP pada rapat Paripurna pengesahan Raperda RPJMD 2021-2026 mengundang respon Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Tanggapan Fraksi PKP yang dibacakan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda berbunyi "Pemkot Samarinda wajib memposisikan DPRD sebagai mitra, kawan yang sejajar, jangan sekali kali ada dusta di antara kita, "berbahaya". Mari kita berpegang teguh terhadap makna "Samarinda" yang berasal dari kata "Samarendah". Duduk Samarendah, berdiri sama tinggi juga makna peribahasa melayu mengatakan 'bersatu kita teguh bercerai kita runtuh'.
Andi Harun menegaskan bahwa tidak ada masalah krusial antara pemerintah kota dan DPRD. Hanya saja pemilihan diksi "Pemkot Samarinda wajib memposisikan DPRD sebagai mitra, kawan yang sejajar, jangan sekali kali ada dusta di antara kita, "berbahaya" dinilai tidak pantas disampaikan dalam rapat istimewa Paripurna.
"Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya pilihan diksinya yang harus saya luruskan. Tidak pantas sidang paripurna yang formil dan istimewa didengar oleh masyarakat dan pemangku kepentingan menggunakan kalimat-kalimat sindiran," ujar Andi Harun saat dikonfirmasi awak media di kantor Balai Kota, Kamis (12/8/2021).
Andi Harun menyakini di saat bersamaan seluruh DPRD tahu bahwa pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat bersama TNI-Polri telah bekerja semaksimal mungkin agar kegiatan pembangunan dapat terus berjalan di tengah situasi pandemi Covid-19.
"Itu yang saya luruskan. Agar ke depan pola relasi dan komunikasi antar pemerintah, masyarakat, TNI-Polri dan DPRD semakin baik," ucapnya.
AH sapaan karib wali kota menginginkan selalu adanya keterbukaan dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan menuju Samarinda Kota Peradaban.
"Tentu kita saling terbuka, transparan dan akuntabel dalam proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan," tuturnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Damayanti Ketua Fraksi PKP menyampaikan maksud dari tanggapan Fraksi yang terkesan tak wajar tersebut bertujuan untuk mengawal jalannya visi misi pembangunan Kota Samarinda.
"Harapan kami dari Fraksi itu, RPJMD itu bisa dijalankan tIidak hanya sekedar slogan, apalagi katanya manfaatnya untuk masyarakat," ujarnya.
Menambahkan, Sekretaris Fraksi PKP penyampaian tanggapan Fraksi bersifat normatif sebagaimana tugas pokok DPRD mengawal perencanaan pembangunan.
"Menurut saya, penyampaian bahasa normatif saja. Hanya kami bahasanya yang berbeda, jadi seperti bertolak. Selama RPJMD pro rakyat, kami selalu mendukung. Artinya tidak jadi kepentingan perorangan. Sebagai bahan pengingat, cuman permainan bahasa," tutupnya. (tim redaksi Diksi)
