DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemberlakuan sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Samarinda hingga saat ini masih menjadi keluhan serius bagi sebagian orang tua siswa.

Seperti para orang tua yang sulit mendapatkan sekolah untuk putra-putri mereka. Khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah blank spot di daerah pinggir Kota Tepian.

Untuk mengatasi atau meminimalisir persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti pun mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa memaksimalkan peranan para Ketua RT untuk optimalisasi dunia pendidikan warga.

“Semisal harus adanya data pada tahun sekian, ada berapa anak yang akan masuk ke SD, dan berapa siswa SD yang akan naik jenjang ke SMP, hingga seterusnya,” ungkap Puji.

Salah satu peran Ketua RT kata Puji, yakni dengan menilik pendataan yang berkaitan dengan jumlah warga calon peserta didik.

“Nanti datanya dilaporkan ke kelurahan, lalu ke kecamatan, dan terus sampai ke Dinas Pendidikan. Lalu dilihat, oh di daerah ini ada sekian siswa yang tahun ini akan masuk SMP. Nah kira-kira jumlah sekolah yang ada mencukupi atau tidak,” jelasnya lagi.

Jika dirasa ada kawasan atau daerah yang jumlah fasilitas pendidikannya tidak sebanding dengan calon peserta didik, maka Pemkot Samarinda bisa lebih cepat dalam mengambil Langkah penanganannya. (Advertorial)