DIKSI.CO – Dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam insiden di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM) setelah demonstrasi 10 November 2026 memunculkan perbedaan keterangan antara pihak kampus dan kepolisian. Hingga dua hari setelah kericuhan di Yogyakarta, kedua pihak masih menyampaikan penjelasan berbeda mengenai keberadaan aparat di kawasan kampus.
Persoalan ini memicu perhatian publik karena menyangkut keamanan mahasiswa, kebebasan akademik, serta batas kewenangan aparat dalam mengamankan demonstrasi.
Peristiwa bermula dari aksi demonstrasi pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Polda DIY menyebut kericuhan antara massa dan aparat di kawasan Malioboro terjadi sekitar pukul 20.07 WIB.
Sekitar pukul 20.30 WIB, personel Brimob bergerak untuk mengendalikan massa. Pergerakan massa kemudian berlanjut ke arah Bundaran UGM hingga ketegangan berlangsung sampai dini hari Rabu (11/11/2026).
Sejumlah media melaporkan jumlah orang yang diamankan mencapai 106 hingga 154 orang. Sementara itu, UGM mendata dan memverifikasi sekitar delapan mahasiswa yang kabarnya ikut diamankan. Pihak kampus juga menduga adanya kemungkinan salah tangkap.
Dekan Fisipol UGM menyebut pihaknya memantau pengepungan di sekitar kampus sejak pukul 23.00 WIB hingga sekitar pukul 03.00 WIB.
Kepolisian dan Sivitas Akademika Berikan Keterangan Berbeda
Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo membantah anggapan bahwa personel kepolisian memasuki lingkungan kampus UGM.
Ia menjelaskan, petugas bertahan sekitar 30 hingga 50 meter dari batas kampus. Menurutnya, aparat juga tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di kawasan tersebut.
Langgeng menyebut massa yang bergerak dari Malioboro melakukan pembakaran di Bundaran UGM sebelum berlindung di sekitar perbatasan kampus. Karena itu, petugas memilih menahan diri dan tidak memasuki lingkungan universitas.
Kapolresta Sleman turut menyampaikan keterangan serupa.
Namun, sejumlah perwakilan sivitas akademika menyampaikan kekhawatiran berbeda. Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menolak segala bentuk kekerasan dan menilai aparat tidak semestinya merangsek ke kawasan kampus dengan menggunakan gas air mata.
Menurutnya, Bundaran UGM merupakan bagian dari zona aktivitas kampus, meskipun secara administratif tidak seluruh kawasan tersebut masuk batas universitas.
Seorang alumni UGM juga menyampaikan kesaksian mengenai dugaan penyisiran hingga area fakultas dan penggunaan water cannon yang mengarah ke gerbang kampus. Namun, kesaksian tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Di lingkungan internal UGM sendiri, sejumlah pejabat memberikan penekanan berbeda. Juru bicara universitas membantah narasi media sosial yang menyebut aparat mengejar massa hingga masuk kampus.
Dekan Fisipol juga menyatakan kabar aparat merangsek ke area kampus tidak benar. Meski demikian, pihak Fisipol tetap mengecam tindakan represif terhadap demonstran.
Sementara itu, pimpinan universitas mengecam penggunaan gas air mata di sekitar kampus dan menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum apabila aparat menangani mahasiswa tanpa mengikuti ketentuan.
Viral Tagar All Eyes on UGM, Publik Diminta Cermat
Perbedaan keterangan tersebut semakin menarik perhatian setelah tagar #AllEyesOnJogja dan #AllEyesOnUGM ramai di media sosial sejak malam demonstrasi hingga dini hari.
Penyebaran informasi melalui media sosial membantu masyarakat mengikuti perkembangan peristiwa. Namun, situasi tersebut juga membuka peluang beredarnya informasi yang belum terverifikasi.
Dalam kondisi malam yang gelap, penuh asap, dan diwarnai kericuhan, potongan video maupun kesaksian seseorang belum tentu menggambarkan keseluruhan kejadian.
Karena itu, masyarakat dan media perlu membedakan kesaksian, klaim, serta fakta yang sudah mendapatkan konfirmasi.
Kepolisian, pihak universitas, dan saksi di lapangan perlu membuka informasi yang dapat membantu publik memahami kronologi secara utuh.
Persoalan Bukan Sekadar Batas Pagar Kampus
Perdebatan mengenai keberadaan aparat di dalam atau di luar kampus tidak seharusnya hanya berfokus pada jarak geografis.
Bundaran UGM memiliki fungsi sebagai ruang publik sekaligus kawasan yang berkaitan erat dengan aktivitas mahasiswa. Ketika aparat melakukan pengamanan, membentuk barikade, atau mengejar massa di sekitarnya, dampaknya dapat menjalar ke lingkungan akademik.
Mahasiswa yang tidak mengikuti demonstrasi pun berpotensi merasa khawatir saat keluar masuk kampus. Aktivitas perkuliahan dan kehidupan warga sekitar juga dapat terganggu.
Karena itu, persoalan utama perlu mengarah pada legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan.
UGM menegaskan aparat harus menjalankan tugas dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.
Di sisi lain, kekerasan yang dilakukan demonstran juga tidak dapat dibenarkan. Sejumlah pemberitaan menyebut aparat menemukan barang bukti berupa bom molotov, petasan, dan senjata tajam dari orang-orang yang mereka amankan. Polda DIY juga menyebut adanya pembakaran di Bundaran UGM.
Jika bukti tersebut benar dan berkaitan dengan tindak pidana, aparat memiliki kewajiban menegakkan hukum. Namun, penindakan tetap harus mengikuti prosedur dan menghormati hak setiap orang.
Kehadiran aparat bersenjata dan kendaraan taktis di sekitar gerbang kampus juga dapat menimbulkan rasa takut bagi mahasiswa.
Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai kehadiran aparat dalam situasi tersebut berpotensi mengintimidasi dan mengurangi rasa aman sivitas akademika.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kampus merupakan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan pendapat, dan menguji berbagai gagasan.
Desakan Verifikasi Independen atas Insiden UGM
Untuk mengakhiri perbedaan keterangan, sejumlah langkah verifikasi perlu mendapat perhatian.
Pertama, pihak terkait perlu membuka rekaman CCTV, video warga, serta data lokasi untuk menelusuri pergerakan aparat dan massa. Komnas HAM atau Ombudsman RI dapat melakukan pemeriksaan independen sesuai kewenangannya.
Kedua, kepolisian perlu menjelaskan identitas, lokasi, dan status hukum seluruh orang yang mereka amankan. Mahasiswa juga harus memperoleh akses pendampingan hukum agar dugaan salah tangkap tidak berlarut-larut.
Ketiga, kepolisian perlu memaparkan dasar penindakan terhadap demonstran, termasuk penggunaan gas air mata dan tindakan pengamanan di sekitar kawasan kampus.
Keempat, UGM dan kepolisian perlu menyusun protokol komunikasi serta pengamanan di sekitar lingkungan universitas. Kesepahaman tersebut penting agar kedua pihak memiliki pedoman ketika menghadapi demonstrasi berikutnya.
Kelima, pimpinan UGM perlu mengoordinasikan keterangan dari fakultas, petugas keamanan kampus, dan para saksi. Dengan begitu, universitas dapat menyampaikan hasil verifikasi melalui satu pernyataan resmi yang mudah diperiksa publik.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak. Mahasiswa perlu menjaga aksi tetap damai agar pesan demonstrasi tidak tertutup tindakan anarkistis.
Aparat harus mengutamakan komunikasi, kehati-hatian, dan pertanggungjawaban dalam menggunakan kewenangan. Sementara itu, pimpinan kampus perlu memastikan keselamatan mahasiswa sekaligus memberikan pendampingan hukum bagi mereka yang menghadapi proses pemeriksaan.
Pada akhirnya, polemik aparat di sekitar UGM bukan sekadar persoalan apakah petugas melewati pagar kampus atau bertahan puluhan meter dari batas universitas.
Publik membutuhkan penjelasan berdasarkan bukti yang dapat diperiksa bersama. Jika aparat menjalankan tugas sesuai prosedur, hasil pemeriksaan independen dapat memperjelasnya. Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, pihak terkait perlu menindaklanjutinya sesuai hukum.
Keterbukaan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga kampus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir dan berpendapat.
(Redaksi)
