DIKSI.CO – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan menentukan dua kandidat pengganti Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih satu nama untuk mengisi posisi tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan mekanisme pergantian Wakil Presiden melalui podcast Terus Terang di kanal YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).
Mahfud merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan.
Menurutnya, aturan tersebut membedakan mekanisme pergantian Presiden dan Wakil Presiden. Jika Presiden berhenti, Wakil Presiden naik menggantikannya. Namun, jika Wakil Presiden berhenti, Presiden mengajukan dua nama kepada MPR.
“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud.
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.
Mahfud MD Tegaskan Prabowo Berwenang Pilih Dua Calon
Mahfud menegaskan, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan dua kandidat pengganti Wakil Presiden. Karena itu, ia meminta berbagai pihak tidak mendesakkan nama tertentu kepada Prabowo.
Meski memiliki kewenangan tersebut, Presiden tetap dapat meminta masukan dari partai politik maupun kelompok masyarakat.
“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu,” ujarnya.
Mahfud menilai Prabowo secara etis dapat mengundang pimpinan partai politik untuk berdiskusi. Presiden juga bisa mendengar pandangan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat sipil.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ucap dia.
“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” sambungnya.
Mahfud Minta Publik Tunggu Proses Pengunduran Diri Gibran
Meski sudah menjelaskan mekanisme pergantian Wakil Presiden, Mahfud meminta publik tidak terburu-buru membicarakan sosok pengganti Gibran.
Ia menilai seluruh pihak perlu menunggu penyelesaian proses pengunduran diri atau dinamika politik yang berkaitan dengan posisi Gibran.
Mahfud mengingatkan bahwa konstitusi sudah menyediakan mekanisme untuk mengisi jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” ujarnya.
Prasetyo Hadi Ungkap Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo.
Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo menjelaskan, keduanya membahas dinamika politik yang berkembang, termasuk polemik dokumen pendidikan Gibran terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.
Kabar tersebut muncul di tengah usulan Hak Menyatakan Pendapat dari sejumlah anggota DPR terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Namun, niat mengundurkan diri belum otomatis mengosongkan jabatan Wakil Presiden. Proses pengunduran diri harus mengikuti ketentuan konstitusi sebelum Presiden mengajukan dua calon kepada MPR.
(Redaksi)
