DIKSI.CO – Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 59 kelurahan Kota Samarinda menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari operasional yang belum optimal hingga dugaan masalah pembayaran pekerja proyek. Kondisi ini mendorong anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam merancang program tersebut.
Viktor menilai pemerintah menjalankan program KDMP tanpa perencanaan yang matang. Ia juga mempertanyakan penerapan konsep koperasi desa di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda dengan wilayah perdesaan.
Menurutnya, pemerintah menggulirkan program tersebut secara tergesa-gesa tanpa dukungan penganggaran yang jelas sejak awal.
“Program itu termasuk program yang terburu-buru,” ujar Viktor, Sabtu (24/10/2026).
Operasional KDMP Belum Menunjukkan Kemajuan
Viktor menyoroti perkembangan koperasi kelurahan yang dinilainya belum menunjukkan kemajuan berarti setelah berjalan sekitar satu hingga dua tahun. Padahal, koperasi tersebut diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat justru masih menghadapi tekanan. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas program agar keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini sangat menurun,” ungkapnya.
Viktor menjelaskan, koperasi seharusnya mulai menjalankan kegiatan usaha pada tahun kedua operasional. Koperasi dapat menyediakan kebutuhan pokok, seperti gas elpiji, sembako, dan obat-obatan.
Namun, ia menilai fasilitas yang tersedia belum berfungsi secara optimal. Akibatnya, masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari keberadaan koperasi tersebut.
Proyek KDMP Picu Sorotan soal Pembayaran Pekerja
Selain mempertanyakan operasional koperasi, Viktor menyoroti persoalan pembangunan fisik fasilitas KDMP. Ia menyebut sejumlah pekerja dan penyedia jasa di tingkat bawah belum menerima pembayaran atas pekerjaan mereka.
Persoalan tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan dampak berantai bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan penyelesaian kewajiban pembayaran sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.
“Banyak yang enggak dibayar tuh, berdampak juga kepada sub-sub di bawahnya,” jelasnya.
Viktor menilai pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang jelas. Langkah tersebut penting agar persoalan serupa tidak terus membebani pekerja maupun penyedia jasa.
Viktor Kritik Rencana Penyaluran Gaji melalui Koperasi
Viktor juga mengkritik rencana pemerintah yang hendak mengalihkan sebagian fungsi birokrasi dan menyalurkan gaji pegawai melalui rekening koperasi. Ia menilai skema tersebut berpotensi menambah beban administrasi, terutama di kawasan perkotaan.
Menurutnya, Samarinda memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan wilayah perdesaan. Kehadiran jaringan toko ritel modern juga menjadi salah satu faktor yang perlu pemerintah pertimbangkan saat merancang model bisnis koperasi.
Viktor mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut apabila pemerintah justru menciptakan prosedur baru tanpa menyederhanakan pekerjaan administrasi.
“Itu bukan penyederhanaan namanya, itu membuat pekerjaan baru,” tegas Viktor.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi perencanaan, penganggaran, pembangunan fisik, dan operasional KDMP secara menyeluruh. Dengan evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengukur manfaat program sekaligus memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat perkotaan.
(Adv)
