DIKSI.CO – Penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga penurunan biaya pendidikan menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Melalui Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi berlangsung di kawasan Tugu Tani. Massa sebelumnya bergerak dari Tugu Proklamasi menuju lokasi demonstrasi. Setibanya di Tugu Tani, para peserta membentangkan spanduk dan mengangkat pamflet berisi aspirasi mereka.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 17.00 WIB, mahasiswa masih menyuarakan tuntutan. Sejumlah personel kepolisian juga berjaga untuk mengamankan aksi dan mengatur arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2026, Fathimah Azzahra, mengatakan aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta sejumlah elemen masyarakat.
Menurutnya, demonstrasi itu merupakan agenda kedua yang digelar aliansi mahasiswa untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai membutuhkan perhatian pemerintah.
“Hari ini BEM UI bersama dengan BEM universitas lainnya, dan bersama dengan komponen-komponen masyarakat juga, ingin mengadakan aksi di Tugu Tani. Hari ini sebenarnya agenda yang kedua, dan sebenarnya di hari ini kita membawa lima tuntutan sebetulnya,” ujar Fathimah di lokasi.
Lima Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Komite Sadar membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, hingga pendidikan.
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang terlibat, serta memulihkan ekosistem yang terdampak kebakaran.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan ekonomi yang dinilai perlu dibenahi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi agar kebijakan yang diambil dapat menjawab persoalan ketimpangan di masyarakat.
Mahasiswa Soroti Ruang Sipil, Militerisasi, dan Korupsi
Selain persoalan lingkungan dan ekonomi, demonstran menuntut pemerintah menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Isu tersebut menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa terkait kondisi demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Mereka turut mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tuntutan ini menambah daftar persoalan yang disuarakan mahasiswa dalam mengevaluasi arah pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Melalui aksi tersebut, Komite Sadar meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tata kelola pemerintahan dan perlindungan ruang sipil.
Biaya Pendidikan Jadi Sorotan dalam Aksi Dua Tahun Pemerintahan
Persoalan pendidikan juga masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan sekaligus mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakyat.
Mahasiswa menilai akses pendidikan perlu menjadi perhatian agar masyarakat dapat memperoleh kesempatan belajar tanpa terbebani biaya yang tinggi.
Secara keseluruhan, lima tuntutan Komite Sadar meliputi penetapan karhutla sebagai bencana nasional beserta penegakan hukum dan pemulihan ekosistem, pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial, penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan KKN, serta penurunan biaya pendidikan dan perwujudan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.
Sejumlah BEM dan Organisasi Mahasiswa Bergabung dalam Komite Sadar
Komite Selamatkan Daulat Rakyat terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi. Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), mahasiswa Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, dan BEM Universitas Negeri Semarang.
Aliansi tersebut juga melibatkan Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, serta Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Keterlibatan berbagai organisasi mahasiswa itu memperlihatkan upaya aliansi untuk menghimpun aspirasi dari sejumlah perguruan tinggi dan elemen masyarakat.
Melalui demonstrasi di Tugu Tani, Komite Sadar menyampaikan tuntutan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan pemerataan akses pendidikan.
(Redaksi)
