DIKSI.CO – Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar membutuhkan keterlibatan sekolah, keluarga, dan pemerintah. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mendorong penguatan edukasi antinarkoba sejak dini agar generasi muda memahami risiko penyalahgunaan narkotika sebelum muncul kasus.
Ismail menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran pelajar mengenai bahaya narkoba. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).
Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan lintas perangkat daerah yang membahas sinergi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Tepian.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika sudah ada kasus. Yang lebih penting adalah membangun pencegahan sejak awal, sehingga seluruh pihak memiliki kepedulian yang sama terhadap bahaya narkoba,” ujarnya belum lama ini.
DPRD Samarinda Usulkan Edukasi Antinarkoba di Sekolah
Ismail mengusulkan agar pihak terkait mengintegrasikan edukasi antinarkoba ke dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membantu pelajar memahami dampak penyalahgunaan narkotika sejak dini.
Namun, penerapan gagasan ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah perlu menyesuaikan materi serta metode edukasi dengan kebutuhan peserta didik.
Ismail menegaskan bahwa sekolah tidak bisa bekerja sendiri dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah, keluarga, dan lembaga terkait perlu membangun komunikasi agar pelajar memperoleh pendampingan yang berkelanjutan.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda tentang risiko narkotika sekaligus mendorong lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Tes Urine Pelajar Jadi Opsi Deteksi Dini
Selain edukasi, Ismail menyebut tes urine sebagai salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung deteksi dini penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
Ia menilai pemeriksaan tersebut dapat membantu keluarga dan pihak terkait mengenali persoalan lebih awal. Dengan begitu, mereka dapat mempertimbangkan pendampingan yang sesuai apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika.
Meski demikian, Ismail menegaskan bahwa pertemuan lintas perangkat daerah belum membahas pelaksanaan tes urine secara khusus. Karena itu, wacana tersebut masih memerlukan kajian sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan jika ingin menjangkau seluruh pelajar di Samarinda. Jumlah siswa yang besar membuat kebutuhan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan program.
“Tes urine bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari deteksi dini. Tetapi kita juga harus menghitung kemampuan anggaran daerah. Kalau sasarannya seluruh pelajar, tentu kebutuhan biayanya perlu dikaji terlebih dahulu,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Pencegahan Narkoba
Ismail menilai keberhasilan pencegahan narkotika tidak hanya bergantung pada pemilihan program. Pemerintah juga perlu memastikan setiap langkah memiliki perencanaan yang matang dan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong BNN Kota Samarinda, Dinas Pendidikan, dan DP2PA melanjutkan koordinasi untuk merumuskan langkah pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan pelajar.
Pembahasan lanjutan juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran, kesiapan sekolah, serta peran keluarga dalam memberikan pengawasan dan pendampingan kepada anak.
Ismail berharap sinergi antarlembaga menghasilkan program konkret yang mampu memperkuat perlindungan pelajar dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dengan edukasi sejak dini dan keterlibatan berbagai pihak, upaya pencegahan di Samarinda diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga membangun kesadaran pelajar untuk menjauhi narkoba.
(Adv)
