74 Dapur MBG Tutup Sementara, DPRD Kaltim: Jangan Abaikan Standar Kebersihan
DIKSI.CO – Penghentian sementara 74 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur menuai sorotan dari DPRD Kaltim. Lembaga legislatif daerah itu menilai langkah tersebut sebagai bentuk koreksi penting sekaligus momentum evaluasi total terhadap pelaksanaan program.
Kebijakan penghentian operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 31 Maret 2026. Keputusan ini setelah adanya sejumlah pelanggaran standar, terutama terkait ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
DPRD Tekankan Standar Kebersihan Tak Bisa Jadi Tawaran
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa aspek kebersihan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam program MBG.
“Ini menyangkut konsumsi anak-anak kita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Jangan sampai ada risiko seperti keracunan makanan. Kebersihan itu harga mati,” tegas Ananda, Rabu (8/4/2026).
Ia menyebut penghentian sementara merupakan langkah yang tepat apabila standar belum terpenuhi. Menurutnya, kualitas makanan tidak boleh hanya demi mengejar target program.
“Kalau standar tidak terpenuhi, lebih baik dihentikan dulu. Jangan sampai kita mengorbankan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
IPAL Jadi Sorotan Utama Evaluasi
BGN dalam evaluasinya menemukan sejumlah dapur belum memiliki IPAL sesuai standar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serta pencemaran lingkungan di sekitar lokasi dapur.
Ananda menegaskan, keberadaan IPAL bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat wajib yang harus setiap dapur MBG penuhi.
“IPAL itu wajib. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menciptakan pencemaran lingkungan,” katanya.
Selain menghentikan operasional, BGN juga menghentikan sementara penyaluran dana bantuan kepada pengelola dapur hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh Program MBG
DPRD Kaltim meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya dari sisi kebersihan, tetapi juga ketepatan sasaran program.
Dengan anggaran besar yang digelontorkan, setiap dapur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita perlu pastikan program ini tepat sasaran dan anggaran yang digunakan benar-benar efektif,” tegas Ananda.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan. DPRD, kata dia, siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur yang kembali beroperasi telah memenuhi standar.
“Pengawasan itu kunci. Kami di DPRD siap memastikan kualitas program ini tetap terjaga,” ujarnya.
Ujian Implementasi Program Nasional di Daerah
Penghentian 74 dapur MBG ini menjadi ujian dalam implementasi program nasional di daerah.
Di satu sisi, program ini memiliki potensi besar meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di sisi lain, pelaksanaannya harus dengan kesiapan infrastruktur yang memadai.
Saat ini, himbauan pengelola dapur untuk mempercepat pembenahan, terutama dalam penyediaan IPAL dan pemenuhan standar sanitasi. Verifikasi ulang dari BGN akan menjadi penentu apakah dapur dapat kembali beroperasi.
Dengan evaluasi yang sedang berjalan, pemerintah berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.
(Redaksi)
