DIKSI.CO, SAMARINDA - Isu mengenai politik uang atau money politic masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat jelang pemilihan umum (pemilu).

Diketahui, politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters) dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan

DPRD Samarinda mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari politik uang tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

“Politik uang pasti masih ada bahkan makin tinggi karena untuk membeli kepercayaan masyarakat seperti ada isi bilik suara,” ujarnya.

Menurutnya, melakukan politik uang dapat mengakibatkan tidak terselenggaranya pemilu berdasarkan kepercayaan publik terhadap calon yang terpilih.

Terkait hal itu, Ia mengatakan pemerintah harus  memberikan contoh yang bagus kepada masyarakat untuk tidak melakukan politik uang.

“Pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, dan yang bertanggung jawab juga harus memberikan contoh yang bagus,” jelasnya.

Puji berharap agar pemilu 2024 mendatang menekankan pentingnya pemilihan yang bebas dan adil untuk mewujudkan demokrasi yang ideal.

"Politik uang bisa kita minimalisir, karena dengan tingkat politik uang itu bisa diturunkan dengan sosialisasi dan aturan yang ada, 'kan ada aturan-aturan saat pemilu, yang jelas dan bisa ditaati oleh semua pihak,” pungkasnya. (Advertorial)