Angka jumbo anggaran tersebut diambil dari rasionalisasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar 148,45 miliar, Pembatalan hibah KONI sebesar Rp 75 miliar. Pembatalan kegiatan keikutsertaan Kaltim di Penas Tani Nelayan di Sumatera Barat, sebesar Rp 2,2 miliar, dan terakhir pemotongan dan pembatalan kegiatan di OPD Kaltim, sebesar Rp 125,74 miliar.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembelian APD dan rapid test, vitamin, pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan sarana fasilitas kesehatan, dan bantuan dampak ekonomi kepada warga yang memiliki risiko sosial.

"Bantuan dampak sosial ini akan dikomandoi oleh Dinsos Kaltim. Sudah didata, ada sekitar 9.611 jiwa, yang masuk kategori terdampak. Selain itu, dana tahap dua tersebut juga digunakan untuk stimulus ekonomi dan penguatan modal bagi UMKM dan industri kecil yang terdampak, tegasnya.

APBD Kaltim Ikut Terdampak

Wabah Covid-19 di Kaltim, dipastikan juga akan berdampak pada penurunan APBD Kaltim. Tidak tanggung-tanggung, APBD Kaltim diprediksi akan mengalami perubahan hingga 25 persen.

Hadi Mulyadi menjelaskan, pihaknya dan DPRD Kaltim telah melakukan simulasi perubahan APBD Kaltim 2020 bersama DPRD.

Pasalnya, APBD Kaltim dipastikan mengalami perubahan yang drastis. Terjadi penurunan total APBD Kaltim, yang diprediksi dari Rp 11,84 triliun menjadi Rp 8,81 triliun, atau sekitar 25 persen.