DIKSI.CO, SAMARINDA - Kabupaten Paser mendorong daerahnya menjadi kota cerdas atau smart city.
Namun blue print terkait rencana dan proses kelanjutan pembangunan kota pintar di wilayah daerah berjuluk Bumi Daya Taka itu disebut - sebut belum diterima wakil rakyat terlebih komisi III DPRD Paser.
Hal itu disampaikan Basri M saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon seluler.
"Terkait smart city sampai sekarang kami enggak pernah dilibatkan. Jadi kami enggak tahu kajian teknisnya seperti apa," kata Basri, Jum'at (12/11/2021).
Dijelaskannya lagi, baik teknis dan dari mana sumber biaya smart city berasal, politisi partai Golkar itu juga belum menerima konsep secara lengkap.
"Grant desainnya seperti apa saya juga belum tahu," kata Basri lagi.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, dalam kesempatan kunjungan kerja DPRD Paser ke Bandung waktu lalu untuk study banding, salah satunya meninjau kota smart city di Jabar tersebut.
Namun, pasca study itupun dirinya juga tidak mendapat kajian hasil kunjungan.
"Belum ada, kami enggak pernah diundang," imbuhnya.
Diketahui pula, Pemkab Paser di kepemimpinan kepala daerahnya Fahmi Fadli dan Syarifah Masitah melalui OPD terkait berkomitmen untuk mendorong menjadi kota yang berkemajuan.
Salah satunya membentuk tim percepatan pembangunan smart city di Paser sebulan lalu.
Kendati begitu, hingga saat ini kembali ia mengatakan belum menerima perkembangan dari dewan smart city yang telah dibentuk pemkab.
Ditambahnya lagi, komisi III belum pernah ada pertemuan maupun diundang untuk mendapat presentasi dan arah. Kendati begitu dirinya mengetahui informasi jika rencana tersebut baru bergulir di Bappeda.
"Study kelayakan, lahannya di mana, pembebasan lahannya, lalu dengan masyarakat bagaimana, out put lalu dampak positif dan negatif serta arahanya seperti apa juga baca saya," ungkap Basri lagi.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya pula, penetapan wilayah smart city sudah ditentukan. Namun belakangan batal lantaran lokasi berbenturan dengan daerah cagar budaya dan wilayah konservasi pelestarian flora dan fauna.
"Terakhir setahu saya di Tanjung Waru - Tanjung Harapan enggak jadi kan," ungkapnya.
Untuk itu, Basri yang juga Wakil Ketua Komisi III Paser mendukung langkah pemkab untuk membuka akses di wilayah Paser terlebih desa - desa.
Namun saran dari Basri itu sebaiknya lokasi smart city Paser, ditempatkan didalam kota agar daerah terisolir dapat pula dibuka jaringannya, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Hal itu bermakna agar daerah terisolir tidak tertinggal jauh.
"Kalau menggunakan APBD pasti kami harus tahu dan pasti menyetujui. Lain kalau anggaran itu ada bantuan dari luar negeri," terangnya.
Sebagai daerah yang berbatasan dengan Kalsel dan berdekatan dengan PPU. Paser memiliki potensi menjadi daerah penyangga untuk mendukung kebijakan nasional yakni, pemindahan Ibu Kota Baru (IKN) di Samboja Kukar dan Penajam. Dengan begitu persiapan infrastruktur teknologi informasi dan akses jalan dapat dibuka lebih cepat. (advertorial)
