Wagub Kaltim Tanggapi Aksi Kartu Merah Mahasiswa, Tegaskan Program Gratis Pol Tetap Berjalan
DIKSI.CO – Aksi simbolik “kartu merah” mewarnai diskusi publik pendidikan gratis di Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026). Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pemerintah tidak mempermasalahkan kritik tersebut dan tetap berkomitmen melanjutkan program “Gratis Pol”.
Menurutnya, aksi mahasiswa justru menjadi bagian penting dari dinamika demokrasi yang harus ada apresiasi, bukan malah mehindar.
“Memang tadi ada insiden kecil terkait kartu merah. Tapi kami tidak tahu itu ditujukan kepada siapa dan berapa jumlahnya. Bagi kami, itu bagian dari aspirasi mahasiswa yang harus kita tampung,” ujarnya usai diskusi.
Kritik Mahasiswa Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Diskusi yang digelar di Universitas Mulawarman itu mempertemukan pemerintah daerah dengan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk BEM FISIP dan BEM KM.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti implementasi program pendidikan gratis yang belum optimal, terutama dari sisi informasi dan pelaksanaan di lapangan.
Seno menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
“Mahasiswa adalah generasi penerus. Mereka yang nanti akan menggantikan kita. Jadi semua aspirasi harus kita rangkul, bukan dihindari,” katanya.
Program Gratis Pol Tetap Jadi Prioritas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program “Gratis Pol” tetap menjadi prioritas utama dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi.
Seno menekankan bahwa program tersebut dirancang untuk menjamin masa depan generasi muda melalui pembiayaan pendidikan oleh pemerintah daerah.
“Dari hati yang paling dalam, kami ingin masa depan anak-anak kita terjamin. Kami ingin kuliah mereka bisa dibiayai oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi,” tegasnya.
Kendala Sosialisasi Jadi Sorotan
Meski berjalan, Seno mengakui masih ada kendala dalam implementasi program, khususnya terkait minimnya sosialisasi kepada mahasiswa.
Berdasarkan dialog langsung, banyak mahasiswa mengaku belum memahami secara utuh mekanisme dan syarat program tersebut.
“Ada beberapa keluhan, terutama soal kurangnya informasi yang jelas. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya.
Pemprov Siapkan Call Center dan Turun ke Kampus
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah provinsi akan memperkuat sistem sosialisasi melalui berbagai kanal informasi.
Salah satunya dengan membentuk call center khusus yang dapat mahasiswa akses untuk mendapatkan informasi resmi.
“Kami akan buat satu call center dengan operator khusus, sehingga mahasiswa tidak bingung mencari informasi. Bahkan kami pertimbangkan untuk layanan 24 jam,” jelas Seno.
Selain itu, tim pemerintah juga akan turun langsung ke kampus-kampus di Kalimantan Timur untuk memberikan penjelasan terkait program tersebut.
Wagub Kaltim Bantah Isu Pj Sekda Samarinda
Dalam kesempatan yang sama, Seno juga menanggapi isu terkait tertahannya proses penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Samarinda.
Ia menegaskan bahwa tidak ada hambatan administratif, melainkan hanya kesalahan teknis dalam dokumen.
“Tidak ada itu. Hanya ada kesalahan dalam draft surat, jadi kami minta diperbaiki oleh BKD. Itu saja,” tegasnya.
Dialog Jadi Kunci Perbaikan Kebijakan
Diskusi ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan mahasiswa terkait implementasi kebijakan pendidikan gratis.
Namun, kedua pihak sepakat bahwa dialog terbuka menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Harpannya, dengan peningkatan komunikasi dan sosialisasi, program “Gratis Pol” dapat berjalan lebih efektif serta benar-benar manfaatnya mahasiswa di Kalimantan Timur rasakan.
(Redaksi)
