Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh Capai Ratusan Triliun, AHY Tunggu Arahan Presiden Prabowo
DIKSI.CO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih menanti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini kini tengah menghadapi tekanan akibat beban utang yang membengkak hingga mencapai Rp116 triliun.
Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa meskipun arahan resmi dari Presiden masih ditunggu, pemerintah bersama sejumlah pihak terkait terus menggodok berbagai opsi yang dinilai paling efektif dan berkelanjutan dalam menangani beban utang proyek strategis nasional ini.
“Kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya, kita bisa move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya, dari Jakarta ke Surabaya,” kata AHY.
Menurut AHY, rencana pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah timur, termasuk rute Jakarta–Surabaya, tidak boleh terhambat hanya karena kendala utang proyek sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa upaya pelunasan utang tidak seharusnya mengorbankan visi besar pemerintah dalam membangun konektivitas nasional yang modern dan efisien.
AHY juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan beberapa rapat koordinasi bersama sejumlah lembaga dan BUMN terkait, termasuk Danantara selaku superholding BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Salah satu fokus utama pembahasan ialah kemungkinan melakukan restrukturisasi utang yang kini membelit KCIC.
“Apakah kemudian Danantara bisa meng-handle, dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi, dan lain sebagainya—semuanya masih dalam proses penghitungan dan analisis,” tambah AHY.
Namun demikian, opsi-opsi spesifik yang tengah dibahas belum bisa disampaikan ke publik secara rinci, karena masih dalam tahap kajian mendalam. AHY menegaskan bahwa seluruh keputusan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan.
Menkeu Tegas: APBN Tidak Akan Menanggung Utang KCIC
Di sisi lain, sikap tegas datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menolak kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Menurutnya, seluruh beban finansial harus ditanggung oleh pihak BUMN yang terlibat, khususnya melalui Danantara sebagai holding yang kini menaungi sebagian besar aset BUMN strategis.
“Utang proyek KCIC itu bukan tanggung jawab negara. Itu urusan BUMN. Jadi jangan ke kita (Kementerian Keuangan) lagi,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa sejak pembentukan Danantara, seluruh dividen BUMN telah dialihkan menjadi milik superholding tersebut.
Sebelumnya, dividen BUMN merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun kini, Danantara memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan dividen yang disebut mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun.
“Kalau sudah dibuat Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Harusnya mereka bisa manage dari situ,” kata Purbaya.
Dengan kata lain, Purbaya menyiratkan bahwa Danantara sudah memiliki sumber daya finansial cukup besar untuk menyelesaikan persoalan utang KCIC tanpa meminta bantuan langsung dari APBN.
Tekanan Terhadap Danantara dan Arah Masa Depan Infrastruktur
Situasi ini menempatkan Danantara dalam posisi yang sangat strategis sekaligus menantang.
Sebagai superholding, Danantara harus menunjukkan kemampuannya dalam mengelola dan menyelamatkan proyek-proyek strategis nasional, khususnya yang berisiko tinggi seperti KCIC.
Masyarakat kini menunggu bagaimana Danantara akan menggunakan aset dan dividen BUMN yang dikelolanya untuk menyelesaikan krisis keuangan proyek Whoosh.
Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa pemerintah perlu lebih hati-hati dalam melanjutkan proyek ambisius seperti kereta cepat Jakarta–Surabaya.
Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ke depan perlu dikaji lebih cermat agar tidak lagi menimbulkan beban utang yang berat dan kontroversial.
Proyek Whoosh awalnya digagas untuk mempercepat konektivitas antara Jakarta dan Bandung, dan menjadi simbol kerja sama bilateral antara Indonesia dan China.
Namun, sejak awal, proyek ini banyak menuai kritik, baik dari sisi pembiayaan, teknis, maupun manfaat jangka panjangnya.
Kini, dengan utang mencapai lebih dari seratus triliun rupiah, proyek ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas pemerintah dalam mengelola proyek strategis yang melibatkan BUMN dan mitra asing. (*)
