DIKSI.CO, SAMARINDA - Dalam beberapa tahun terakhir, serapan anggaran Kaltim tergolong rendah di akhir tahun.

Bahkan, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kaltim masih dalam provinsi dengan realisasi belanja terendah di Indonesia untuk tahun 2022.

John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menyampaikan realisasi belanja APBD Kaltim, masuk dalam 10 besar provinsi dengan serapan terendah yakni hanya 77,77 persen.

Pemprov Kaltim mengupayakan realisasi belanja bisa lebih maksimal di tahun 2023 ini.

Isran Noor, Gubernur Kaltim, bahkan memasang target realisasi serapan anggaran minimal 90 persen.

"Saya meminta agar seluruh OPD gerak cepat, tancap gas realisasi serapan anggaran. Sebab RPJMD 2018-2023 berakhir awal Oktober ini," kata Isran Noor.

Isran Noor meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menyelesaikan lelang pengadaan barang dan jasa pada awal triwulan I tahun 2023 ini.

"Ketika triwulan kedua sudah bisa dilaksanakan kegiatan dan program kerja, baik fisik maupun non fisik," jabarnya.

Bila lelang bisa dilakukan di awal tahun, maka pembayaran pun bisa mencapai 90 bahkan 100 persen.

"Yang sebelum-sebelumnya memang bisa terlambat, tapi jangan berulang kali. Jangan sampai ada keterlambatan, akibatnya serapan anggaran tak maksimal," tegasnya.

PPTK dan KPA diimbau untuk memastikan agar pekerjaan bisa selesai sebelum Oktober.

Artinya, tiga bulan sebelum masa RPJMD 2018-2023 berakhir, laporan penyediaan barjas sudah bisa disampaikan.

"Saya harap semua OPD semangat menyelesaikan tugasnya sesuai visi dan misi kita," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)