DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Terkait regulasi tenaga honorer yang harus lebih efektif menjadi sorota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono.

Menurut Budiono, ada beberapa terobosan dan masukan yang tentunya dalam birokrasi ASN terkesan ribet dan akhirnya dipangkas terkait regulasi-regulasi tentang bagaimana birokrasi ASN agar lebih efektif.

"Misalnya terkait cuti saja, harus mengurus segala hal yang susah," kata Budiono saat ditemui awak media.

"Contoh dibuka perekrutan ASN, misal penempatannya didaerah terluar atau terpencil. Ketika sudah diterima disana, belum dua tahun minta dimutasi, itu yang tidak boleh sebetulnya," lanjutnya.

Menurutnya harus ada perjanjian dan regulasi minimal sekian tahun mengabdi di sana, sehingga di daerah terluar atau terpencil itu tidak kekosongan ASN.

Ia juga menyampaikan terkait regulasi baru untuk tenaga honorer, apakah disetarakan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sedang direkrut.

Ia memberi contoh petugas kebersihan, yang datang pagi mengerjakan sebentar, kemudian bagian administrasi yang mengetik arsip atau laporan seharian.

"Itu harus dibuat regulasinya dan regulasi ini sedang disusun, sebentar lagi akan diumumkan oleh Pemerintah Pusat," tuturnya. (Advertorial)