Artinya  pelaksanaanya sesuai dengan kesiapan dan kemampuan masing-masing sekolah dan tidak ada unsur paksaan.

"Tapi kita memang dalam kebijakan-kebijakan selalu mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah pusat. Sudah ada SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri, kami coba menerjemahkannya lebih jelas, kemudian kami ada koordinasi ke kepsek dengan komite sekolah, camat, puskesmas UPT Disdikbud untuk saran masukannya," jelasnya.

Memang secara khusus pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk membahas terkait gelombang ketiga ini. 

Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan kembali mengevaluasi kebijakan pembatasan di Kukar setelah adanya evaluasi kebijakan dari Pemerintah Pusat. Bagaimana pola kebijakannya, pihaknya juga akan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.

"Intinya ada upaya pembatasan kegiatan masyarakat, ya kita tetap melakukan itu sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat," pungkasnya. (advertorial)