KIKA menilai bahwa praktik militerisme yang membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
SelengkapnyaHal itu dilakukan sebagai respon terkait sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang rangkap jabatan menjadi komisaris di sejumlah perusahaan BUMN.
SelengkapnyaPenghapusan Aturan Presidential Threshold, Yusril Sebut Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
SelengkapnyaMereka menilai adanya kecurangan dalam proses pemilihan dan beberapa dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM).
SelengkapnyaAksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada kembali berlanjut di Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat (23/8/2024) hari ini.
SelengkapnyaKomika Pandji Pragiwaksono mendapat pesan teror saat menggelar aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas calon kepala daerah.
SelengkapnyaDPR RI buka suara terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.
SelengkapnyaPemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diselenggarakan secara serentak pada November 2024 mendatang.
Selengkapnya