DIKSI.CO, SAMARINDA - Upaya pengendalian banjir yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda disorot Komisi III DPRD Kota Tepian.
Menurut Ketua Komisi III, Angkasa Jaya Djoerani, upaya pengendalian banjir yang dilakukan Pemkot tidak sinkron dengan kebijakan Pemerintah Provinsi atau Nasional.
Dimana terbaru adalah pematangan lahan yang dilakukan pihak swasta di eks Lapangan yang merupakan aset Pemprov Samarinda.
"Inikan budaya lama ini bahwa antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota itu siapapun Gubernurnya siapapun Walikotanya gak pernah sinkron," ujar Angkasa Jaya, Senin (16/1/2023).
Angkasa Jaya juga menyoroti proyek yang dilakukan Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Nasional di Jalan AW Syahranie.
