DIKSI.CO, SAMARINDA - Gabungan Mahasiswa Peduli Pembangunan Kaltim (GMPP KT) kembali lanjutkan upaya penegakan hukum atas dugaan koprupsi proyek pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) dengan menggelar aksi di depan gedung DPRD Kaltim pada, Jumat (18/9/2020).

Massa aksi mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan carut marut proyek BSB yang menghabiskan anggaran pemerintah hingga mencapai Rp 9 miliar lebih.

Tidak hanya itu, berdasarkan temuan LHP BPK Kaltim tahun 2015 dijelaskan bahwa pada tahun 2012 PT. Adhi Tanjung selaku kontraktor atau penyedia jasa tidak mampu mengerjakan proyek paket III pekerjaan bangunan penunjang tepat waktu sehingga progres fisik pembangunan tidak mencapai 100 persen, sampai pada tahun 2014 dan hanya mencapai 89 persen saja.

"Permasalahan yang lebih buruk yang terjadi yaitu runtuhnya hanggar BSB pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 antara pukul 02.30 - 03.00 wita," ujar koordinator aksi, Adhar kepada awak media, Jumat (18/9/2020).

Atas dasar tersebut pula, puluhan massa aksi yang hadir meminta DPRD kaltim menelaah dan menginvestigasi temuan pada LHP BPK tahun 2015 proyek BSB Paket III tahun 2012-2013 dan segera membentuk panitia khusus (pansus).

"Kami meminta DPRD Kaltim selaku lembaga tertinggi legislatif untuk secepatnya membentuk pansus. Jangan sampai ada pembiaran terkait masalah dugaan-dugaan korupsi pembangunan di Kaltim ini," pungkasnya.

Tim redaksi masih coba lakukan konfirmasi kepada pihak terkait sehubungan dengan pemberitaan ini, termasuk diantaranya kepada DPRD Kaltim selaku pihak yang diminta mahasiswa untuk lakukan fungsi pengawasan. (tim redaksi Diksi)