Soroti Ketimpangan Pendidikan di Kukar, DPRD Kaltim Dorong Penambahan SMA di Daerah Minim Akses
DIKSI.CO, KUKAR – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah yang masih minim fasilitas sekolah menengah atas.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra menyoroti kondisi yang dialami banyak siswa di Kutai Kartanegara (Kukar).
Ia melihat langsung bagaimana siswa harus menempuh perjalanan puluhan kilometer setiap hari untuk mencapai sekolah terdekat.
“Kami menemukan beberapa siswa yang harus menempuh 20–30 kilometer hanya untuk bersekolah. Kondisi ini jelas memberatkan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil,” ujar Andi Satya.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini bisa berdampak pada kualitas belajar, motivasi siswa, hingga angka putus sekolah.
Menurutnya, pembangunan SMA baru di kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah harus masuk dalam prioritas pemerintah provinsi.
Dorongan Masuk Perencanaan Strategis
Komisi IV DPRD Kaltim aktif mendorong agar kebutuhan pembangunan SMA baru di Kukar tercantum dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka panjang.
Andi Satya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar kuat bagi DPRD untuk memperjuangkan pemerataan fasilitas pendidikan.
“Kami ingin masalah ini tidak berhenti sebagai laporan. Aspirasi masyarakat Kukar akan terus kami kawal agar masuk dalam roadmap pendidikan Kaltim ke depan,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa pemerataan akses pendidikan bukan hanya soal membangun gedung, tetapi memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk menimba ilmu tanpa hambatan fisik maupun geografis.
Pertimbangan Anggaran Tetap Menjadi Faktor Utama
Meski menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, Andi juga mengingatkan bahwa pemerintah harus realistis dalam merencanakan pembangunan tahun 2026.
Menurutnya, kondisi anggaran provinsi menuntut semua rencana pembangunan diprioritaskan secara tepat.
“Anggaran 2026 memang terbatas, namun kami tetap mendukung langkah-langkah yang memastikan anak-anak bisa sekolah tanpa terbebani jarak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa solusi pendidikan tidak selalu harus dengan pembangunan sekolah baru.
Pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif seperti penambahan ruang kelas, penguatan transportasi siswa, hingga kerja sama dengan institusi pendidikan lain.
Komitmen DPRD Kaltim untuk Akses Pendidikan yang Adil
Pada akhirnya, DPRD Kaltim menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Andi Satya menutup pernyataannya dengan komitmen kuat.
“Kami ingin setiap anak di Kaltim punya akses pendidikan yang adil dan layak, tanpa harus menempuh perjalanan ekstrem setiap hari,” pungkasnya.
Dengan dukungan legislatif dan sinergi pemerintah provinsi, pembangunan SMA baru di Kukar segera menjadi kenyataan dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. (Adv)
