DIKSI.CO, SAMARINDA – Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28/2002 membuat seluruh daerah tak bisa lagi memungut retribusi dari Izin Mendirikan Banguan (IMB).

Sedangkan yang diketahui selama ini, perizinan IMB menjadi salah satu sumber terbesar memungut dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Transisi perizinan itu dinilai cukup berdampak bagi sejumlah retribusi di Samarinda, seperti ribuan reklame yang tak mengikuti mekanisme perizinan dan ada pula yang tidak memperpanjang izinnya.

Dengan sejumlah problem transisi perizinan itu, tak ayal jika beberapa retribusi saat ini mengalami mandek.

Satu di antaranya, yakni retribusi reklame. Menilik permasalahan itu, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal pun menilai solusi terbaik dengan cara mencari jajak pendapat dari masyarakat tentang pelaksanaan PBG itu sendiri.