Soal Wacana Pembangunan Food Estate, DPRD Kaltim Minta Dikembangkan di Seluruh Kabupaten/Kota

DIKSI.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim mendukung rencana pembangunan Food Estate sebagai lumbung pangan di Bumi Mulawarman.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno.

Agiel, sapaan akrabnya, juga mendorong agar wilayah kabupaten dan kota di Kaltim dapat diproyeksikan sebagai wilayah Food Estate.
 
Proyeksi lahan yang diwacanakan menerima progran Food Estate itu berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) seluas 8.028 hektare, Kabupaten Paser seluas 1.154 hektare dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) seluas 1.500 hektare.
 
Lebih lanjut, Agiel berharap agar tidak hanya tiga wilayah tersebut, melainkan dapat disebar ke kabupaten maupun kota lain. 
 
“Masih bisa dikembangkan di kabupaten atau kota yang lain di seluruh wilayah Kaltim,” ungkapnya, Kamis (16/2/2023).
 
Agiel mengaku telah mengetahui rencana program Food Estate yang telah diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim.
 
Pihaknya turut mengapresiasi hal itu, terlebih karena ini berkaitan dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN). 
 
“Jadi kebutuhan pangan di Kaltim kita bisa mandiri dan tidak bergantung dengan pasokan dari luar daerah,” ujarnya.
 
Program yang menurutnya mampu membangun kemandirian pangan di Kaltim itu juga akan terus didorong agar realisasinya dapat dilaksanakan secepatnya.
 
Agiel mengungkapkan, pihaknya akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendorong percepatan. 
 
“Akan segera kita panggil OPD terkait berkenaan dengan program tersebut dan akan kita awasi pelaksanaan programnya,” pungkasnya. (advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button