Meski pembangunan lapangan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, dirinya meminta Pemprov Kaltim memberi contoh baik bagi masyarakat, untuk mengawal proyek itu sesuai aturan perizinan yang berlaku.

"Tapi kenapa juga pemerintah provinsi kalau belum ada izin jangan dulu dibangun, supaya jadi cerminan untuk warga Samarinda. Tapi kalau yang namanya kebijakan saya kira tergantung Pak Wali Kota," jelasnya.

"Itu memang tanah pemprov, berarti yang akan mengupayakan membangun mini soccer itu kan juga Pemprov Kaltim kemungkinan besarnya karena akan menimbulkan pendapatan asli daerah," lanjutnya.

Dirinya mendorong baik pemkot maupun pemprov bisa sama-sama menahan diri, agar pembangunan lapangan Vorvo tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Kita harus menahan diri, harus memenuhi peraturan yang sudah ada. Ini tidak perlu dikembangkan. Saya gak tahu kalau ada sisi politisnya ya," tegasnya.

"Ini tidak boleh mempertontonkan seperti ini," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)