DIKSI.CO, SAMARINDA - Dalam praktik mengisi sebuah jabatan dalam struktur pemerintahan tentu tak sedikit kabar berhembus, kalau sejumlah uang pasalnya harus dikeluarkan sebagai pelicin pemulusnya.

Hal demikian pun juga mengemuka dalam tubuh lembaga kepemimpinan Asli Nuryadin di Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda. Tersiar kabar, jika jabatan sebuah kepala sekolah yang ingin ditempati seseorang, maka ia harus merogoh kocek Rp1 juta 

"Tadi juga disampaikan oleh pak wali (Syahrie Jaang) dan saya kira kami tidak  pernah melakukan hal seperti itu ya," jelas  Asli saat dijumpai diselah kegiatannya, Selasa (16/2/2021) siang tadi. 

Asli pun merasa kalau instansi yang ia pimpin selama dua kali masa jabatan ini telah benar-benar bersih. Bahkan ia meminta kepada awak media, jika mendapatkan temuan terkait isu pungutan liar (pungli) tersebut bisa segera dilaporkan kepadanya agar secepatnya dilakukan langkah tindaklanjut. 

"Kalau ada buktinya saya kira diberikan saja. Kita buka aja sama-sama," tegasnya. 

Lanjut Asli, apabila pungli tersebut benar adanya maka ia mengaku akan melakukan tindakan tegas. 

"Kalau di kami, saya pastikan tidak ada. Tapi kalau diluar saya engga tahu. Bisa saja orang diluar banyak yang mengaku sebagai broker. Dan saya pesan jangan diladeni jika ketemu. Tapi kalau saya tahu ada yang begini, saya tangkap," ancamnnya.

Aksi pungli pun dianggap Asli sebagai tindakan amoral yang akan menimbulkan dampak negatif berantai. Jika di analogikan, semisal ada pungli yang meminta uang kepada setiap calon kepala sekolah, maka selanjutnya para kepala sekolah yang menjabat akan kembali memeras mereka yang ada di bawahnya. 

"Saya jadi pejabat dari nol jadi saya punya keinginan tidak mau membebani orang apalagi ini konteksnya guru," katanya. 

"Jangan garuk leher mereka, karena nantinya mereka juga pasti akan menggaruk ke bawah-bawahnya. Jadi kita tidak mau ada hal seperti itu. Kita maunya ya bekerja aja dengan baik dan profesional," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)