DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemkab Kutim menghadiri sidang keputusan mediasi di Komisi Informasi (KI) Kaltim.

Pemkab Kutim diwakili Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Kutim hadir sebagai terlapor dalam gugatan Kelompok Masyarakat di KI Kaltim.

Hasil sidang di KI, menyatakan APBD bukan termasuk dokumen yang dikecualikan. Dengan keputusan tersebut, Pemkab Kutim diminta untuk membuka dokumen APBD sejak 2018 seperti tuntutan pelapor.

Soleh Abidin, Kasubag Bantuan Hukum Setkab Kutim menyampaikan sesuai hasil sidang KI,  pihaknya akan memberikan dokumen APBD 2018 dan 2019. Sementara APBD 2020 belum bisa diberikan, lantaran masih menunggu hasil audit keuangan dari BPK.

"Kalau sudah diaudit suatu saat bisa diberikan. Pada dasarnya setiap orang meminta informasi, kewajiban pemerintah untuk memberikan ketika audit sudah selesai," kata Soleh, dikonfirmasi Rabu (22/9/2021).

Soleh menegaskan pihaknya tidak tertutup soal data publik, namun ada beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi untuk meminta data tersebut.

"Seharusnya kan ketika meminta informasi harus mendaftar dulu, ada prosesnya. Tidak serta merta dari pemerintah itu langsung memberikan. Prosesnya seperti itu," sambungnya.

Pemkab Kutim terkesan lamban menindaklanjuti permintaan dokumen negara lantaran pihaknya menjunjung azaz kehati-hatian.

Jangan sampai pemkab akhirnya mengeluarkan dokumen negara yang bersifat rahasia.

"Bukan tidak terbuka. Karena dokumen negara itu sifatnya rahasia, ada yang bisa ada yang tidak," paparnya.

Soleh memastikan usai putusan mediasi di KI Kaltim ini, pihaknya segera berkomunikasi dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekkab Kutim, menindaklanjuti berkas yang akan diberikan.

"Kami akan melaksanakan hasil putusan ini, Nanti setelah putusan ini, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan bupati, wakil bupati, dan sekkab. Selanjutnya kami akan menyiapkan berkasnya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)