DIKSI.CO, SAMARINDA - Bulan Juli menjadi akhir semester I Program Keja Pemprov Kaltim di tahun 2020.
Meski berada di tengah pandemi Covid-19, upaya memaksimalkan penyerapan anggaran wajib dilakukan guna mempercepat pembangunan provinsi calon ibu kota negara (IKN) baru ini.
Pada semester I tahun anggaran, realisasi penyerapan anggaran Pemprov Kaltim diketahui sebesar 33,32 persen.
Muhammad Sa'duddin, Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim menyampaikan dari total APBD Kaltim tahun 2020 sebesar Rp 9,2 triliun, baru terserap Rp 3,7 triliun.
"Belanja langsung dari pagu anggaran sebesar 5,4 triliun, telah terealisasi sebesar 2,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung, di pagu anggaran sebesar Rp 3,74 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 1,2 triliun," kata Sa'duddin, Kamis (6/8/20202).
Belanja langsung di tubuh APBD Kaltim 2020, terdiri dari 2 item utama, yakni belanja barang dan modal dengan realisasi pada semester I sebesar Rp 1,09 triliun, dan belanja modal dengan realisasi Rp 218 miliar rupiah.
"Sementara untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja hibah, belanja sosial, bantuan keuangan, belanja gaji dan tunjangan, hingga insentif," jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Sabani, Pj Sekprov Kaltim menyampaikan perlu dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran, namun tetap menjunjung dan menjaga akuntabilitas sesuai prosedur dan ketentuan berlaku.
"Pak Gubernur ingin semuanya dilakukan percepatan proses pengadaan dan penyerapan. Tapi jangan menyalahi apa yang sudah ditetapkan pemerintah," ungkap Sa'bani.
Evaluasi serapan anggaran lanjut Sa'bani, rutin setiap bulan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama sekretaris dan KPA di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.
"Harapannya kami dapat tekan silpa sesedikit mungkin tapi progres anggaran di lapangan sebaik mungkin, sehingga APBD bisa menstimulus ekomomi di Kaltim," pungkasnya. (advertorial)
