DIKSI.CO, SAMARINDA - Seksi 1 dan Seksi 5 Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) mulanya ditarget akan diresmikan pada 17 Agustus 2021 hari ini.
Hima Jaya, Asistan Manajer Umum PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) menyampaikan melihat progres pengerjaan yang telah rampung saat ini, kemungkinan Seksi 1 dan 5 akan diresmikan pada 17 Agustus 2021.
“Rencananya demikian,” kata Hima, beberapa waktu lalu.
Namun rencana tersebut urung dilakukan, pasalnya dua seksi tol yang menghubungkan Kukar-Balikpapan ini masih menyisakan beberapa pekerjaan akhir.
“Saya kurang tahu alasannya. Tapi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) infonya demikian,” ungkap Hima.
Pihaknya belum mengetahui kapan peresmian sisa seksi tol itu dapat dilakukan. Ia menambahkan hingga saat ini pihak istana belum melakukan rapat lanjutan.
“Masih menunggu kabar lanjutan,” jelasnya.
Beredar kabar, penundaan peresmian Seksi 1 dan Seksi 5, ditengarai lantaran proses hukum pembebasan lahan di Seksi 5 yang masih berjalan.
Bahkan beberapa waktu lalu, beberapa warga melakukan blokade jalur tol lantaran mengaku lahan milik mereka belum dibayar.
Meresmon hal tersebut, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim menyampaikan proses pembebasan lahan itu masih menunggu proses pengadilan di Kukar.
"Itu kan yang mengurus pembayaran BBPJN. Sudah diserahkan ke pengadilan, jadi tergantung keputusan pengadilan tapi mereka tidak mau. Mereka mau keputusannya sendiri, ya repot kalau gitu," kata Hadi, Selasa (17/8/2021).
Untuk itu, Hadi meminta warga juga ikut berkorban membantu pembangunan tol pertama di Kalimantan ini.
Semangat berkorban beriringan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI, yang jatuh pada hari ini (17 Agustus 2021).
"Itulah yang saya bilang semua harus berkorban. Kalau mau dihitung cari jalan tengahnya. Pemerintah pusat tetap memberikan ganti rugi tapi mungkin tidak sesuai dengan yang mereka mau," jelasnya.
Hadi menegaskan uang pergantian lahan di lokasi Tol Balsam telah dianggarkan melalui APBN. Bahkan keputusan nilai pergantian telah diputuskan melalui pengadilan.
Hanya saja warga dikabarkan tidak menerima sejumlah anggaran yang ditetapkan sebagai pergantian.
"Intinya pemerintah tetap ingin memberikan ganti rugi tapi jika besarannya tidak cocok itu lah pengorbanan di situ untuk bangsa," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
