Sebagaimana menjadi tugas wakil rakyat untuk membuat peraturan daerah, budgeting dan pengawasan. 

Semetara kapasitas agenda yang berlangsung selama enam jam itu adalah penganggaran. Untuk itu diperlukan pendalaman yang medetail yang akan berwujud pada program - program untuk masyarakat melalui OPD terkait. 

"Memang ada beberapa perbedaan  pandangan, pendapat dan beberapa keluhan karena di tingkat OPD tertentu ada anggaran dinas yang masih minim. Salah satunya adalah Dispora, mereka banyak kegiatan tapi anggaran enggak ada," ungkapnya. 

Terkait anggaran murni tahun 2022, menurutnya Bupati Paser melalui OPDnya berfokus pada infrastuktur pembangaunan jalan. Namun kembali ia menegaskan, hasil pertemuan Raker hari ini akan Komisi II teruskan ke Banggar atau rapat paripurna gabungan. 

"Data dan sebagainya kami kasih masuk ke komisi yang lain. Yang mana - mana mau kita revisi," terangnya. (advertorial)