DIKSI.CO — Harapan warga Samarinda untuk terbebas dari banjir tampaknya mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi sepakat menjalin kerja sama membangun kolam retensi di kawasan Bandara APT Pranoto.
Kesepakatan dua daerah yang bertetangga ini lahir dari pertemuan antara Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basrie pada Jumat (24/10/2025).
“Kolam ini sangat dibutuhkan untuk pengendalian banjir, bukan hanya di Samarinda, tetapi juga di Kutai Kartanegara bagian bawah,” ujar Bupati Aulia Rahman Basrie usai pertemuan.
Menurutnya, proyek ini akan dikaji secara teknis oleh tim gabungan dari kedua daerah. Dua titik kini masuk dalam pertimbangan, yakni di belakang Bandara APT Pranoto atau di kawasan Badak Mekar yang dinilai lebih strategis karena berada di ketinggian dan mampu menampung limpasan air dari dua wilayah.
“Kita akan segera kaji di mana lokasi yang paling tepat. Harapannya, ini bisa segera terealisasi agar proses pengendalian banjir bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Andi Harun mengaku lega dan bangga atas sikap cepat tanggap Bupati Kukar. Ia menilai, Aulia Rahman bukan tipe pemimpin yang suka menunda atau terjebak dalam birokrasi berbelit.
“Pak Bupati Kukar ini top. Tidak lama diajak diskusi, langsung paham masalah. Gak terlalu birokratis, tapi langsung cari solusi,” puji Andi Harun dengan nada kagum.
Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bukti nyata pentingnya kerja sama lintas batas antarwilayah. Sebab, persoalan banjir tidak mengenal batas administratif. Samarinda dan Kukar, kata Andi, adalah dua wilayah yang saling terhubung dan saling memengaruhi.
“Kita tidak bisa memandang banjir hanya dari satu wilayah. Air dari Kukar bisa turun ke Samarinda, begitu juga sebaliknya. Karena itu, pengendalian banjir harus diselesaikan secara bersama,” tegasnya.
Andi juga menekankan perlunya sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) antar-daerah. Hal ini menjadi penting karena pembangunan yang tidak terkoordinasi sering kali berdampak langsung pada kondisi lingkungan dan memperparah banjir.
“Arahan dari Pak Menteri juga jelas, RTRW dan RDTR harus disepakati bersama terutama di wilayah yang saling beririsan. Samarinda dan Kukar ini salah satu contohnya. Gak bisa jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Kawasan Bandara APT Pranoto menjadi pilihan logis untuk lokasi kolam retensi karena secara topografi berada di lembah yang menampung aliran air dari perbukitan Kukar. Di musim hujan, kawasan ini kerap menjadi titik rawan genangan akibat drainase yang tidak mampu menampung volume air besar.
Pembangunan kolam retensi di lokasi tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang. Selain mengendalikan banjir, kolam itu nantinya dapat berfungsi sebagai penyimpan air baku dan area konservasi lingkungan.
“Kalau ini berjalan, bukan hanya Samarinda yang diuntungkan. Kukar juga akan merasakan dampak positifnya,” tutur Aulia Rahman menambahkan.
Sinergi kedua kepala daerah ini menjadi angin segar di tengah kritik publik atas lambatnya penanganan banjir di Kalimantan Timur. Tak hanya disepakati di atas kertas, keduanya juga langsung membentuk tim teknis gabungan untuk menyusun dokumen perencanaan dan studi kelayakan proyek tersebut. Akademisi dan masyarakat juga akan dilibatkan agar proyek ini benar-benar berdampak bagi warga.
Andi Harun menilai, kerja sama ini adalah bentuk nyata dari semangat gotong royong antardaerah dalam menghadapi masalah lintas batas seperti banjir, lingkungan, dan tata ruang.
“Kami sangat hormat dengan respon Pak Bupati Kukar. Ini contoh nyata bagaimana dua daerah yang berdampingan bisa saling membantu. Kalau semua pihak berpikir seperti ini, insya Allah masalah banjir bisa kita kendalikan bersama,” katanya.
Aulia menimpali dengan senyum. Ia memastikan Pemkab Kutai Kartanegara siap mendukung penuh langkah Samarinda.
“Pokoknya kita jalan bareng. Ini bukan soal wilayah siapa, tapi soal kepentingan masyarakat yang terdampak banjir,” tegasnya.
Kerja sama Samarinda–Kukar ini diharapkan menjadi model kolaborasi antardaerah di Kalimantan Timur. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut tata kelola air dan lingkungan yang lebih baik, dua daerah penyangga ini menunjukkan bahwa sinergi bisa dimulai dari niat yang sama: melayani rakyat dan menjaga bumi.
Kini, warga menunggu langkah nyata. Jika kolam retensi di APT Pranoto benar-benar terwujud, maka itu bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol dari kebersamaan dua daerah yang saling memahami, cepat bertindak, dan berorientasi pada kepentingan publik.
(*)
