DIKSI.CO, SAMARINDA - Bencana pandemi Covid - 19 semakin memprihatinkan di Kaltim. 

Dari catatan resmi Satgas Covid - 19 di Kaltim. Hari ini, Sabtu (17/7) sebanyak 1.667 terkonfirmasi. Sementara yang telah sembuh ada 669 orang dan meninggal dunia sebanyak 38. 

Pemprov Kaltim telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diikuti dengan kabupaten dan kota lainnya. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Jawad Sirajuddin berkomentar keras atas kebijakan PPKM di Kaltim yang seolah main - main. 

Sebab kata dia, PPKM tersebut tidak selaras dengan tanggapnya pemprov untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak secara ekonomi. 

Padahal kata Jawad sapaannya itu anggaran Silpa 2020 tersisa sekitar Rp 280 miliar. 

Seperti diketahui, dari refocussing tahun lalu untuk penanggulangan dampak Covid - 19 dianggarkan Rp 530 miliar lebih dan hanya digunakan Rp 250 miliar. 

"Harusnya anggaran ini dihabiskan. Namanya juga program. Masih ada sisa anggaran 50 persen," ujar Jawad saat dikonfirmasi, Sabtu (17/7/2021). 

Namun pada prinsipnya, menurut politisi PAN tersebut peruntukan bantuan kepada masyarakat itu bisa tepat sasaran. 

Masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah, namun mesti didata ulang Dinsos Kaltim agar tidak doble penerima. 

"Saat ini saya belum mengetahui apakah pemprov Kaltim ingin menghabiskan anggaran itu di tahun ini," imbuhnya. 

Ia menambahkan, pemerintah lebih peduli kepada masyarakat jangan sampai dengan PPKM itu rakyat dibuat sengsara dan semakin gusar, lantaran terdampak ekonomi.

Kalau hanya diberlakukan PPKM tanpa solusi menurutnya masyarakat bisa tidak makan. 

"Jangankan manusia, binatang tidak dikasih makan aja bisa mati," ungkapnya. 

Dengan begitu, mesti disiapkan segala kemungkinan. Jangan sampai Covid - 19 meningkat tajam dan pemerintah kalang kabut. 

"Seluruh dinas harus berkoordinasi dengan daerah daerah untuk penanganan covid. Jadi tidak bekerja sendiri - sendiri," tegasnya. (tim redaksi Diksi)