DIKSI.CO, SAMARINDA - Setahun berselang usai pengumuman oleh Presiden Joko Widdodo untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kaltim, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN masih belum masuk pembahasan di DPR RI. 

Pasalnya, draft RUU itu hingga kini juga masih belum diterima kalangan dewan. 

Anggota DPR RI asal Kaltim, Rudy Mas’ud menjelaskan terkait belum adanya pengajuan draft RUU IKN ini ke DPR RI. 

“Sampai saat ini belum diajukan, jadi belum ada pembahasan,” ucap Rudy Mas’ud, Senin (31/8/2020). 

Hal sama juga diakui Irwan, anggota DPR RI yang juga asal Kaltim. 

Meski demikian, ia sampaikan, informasi yang ada draft RUU IKN itu telah sampai di meja presiden. 

“Draft RUU IKN belum sampai ke DPR RI, tetapi sudah ada di meja presiden,” katanya. 

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati sampaikan bahwa proses RUU IKN itu kini masih dibahas di ranah internal.

Hal tersebut disampaikan Diani lantaran situasi pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung di Indonesia saat ini. 

“Karena situasi Covid-19, untuk sementara kita masih bahas di internal, mempersiapkan konsep awal peraturan-peraturan pelaksanaan yang kira-kira perlu disiapkan," jelas Diani. 

Informasi senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata yang menyebut draf RUU tersebut tentu akan disampaikan ke DPR jika dirasa waktunya sudah tepat.

Saat ini Ia menyebut bahwa fokus yang dilakukan ialah bagaimana menangani pandemi Covid-19 terlebih dahulu. "Bapak Presiden bersama Pemerintah dan kita semua sedang fokus pada penanganan Covid-19 ini," kata Rudy.

Begitu pula mengenai pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru juga disebut Rudy kini juga masih difokuskan pada penanganan Covid-19. "

Kalau Raperpresnya sudah pada tahapan diparaf para Menteri terkait. Saya kurang tahu persisnya, apa sudah semua Menteri memberikan parafnya," jelas Rudy. (tim redaksi Diksi)