Respons Lambat Layanan Aduan GratisPol Picu Keluhan Mahasiswa, Ini Jawaban Pemprov Kaltim
Keluhan mencuat di tengah proses verifikasi dan ketidakpastian status beasiswa, yang membuat mahasiswa penerima manfaat merasa khawatir terhadap kelangsungan studi mereka.
Aduan Masuk Ribuan, Admin Terbatas
Menanggapi lambatnya respon layanan Aduan GratisPol, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam layanan pengaduan GratisPol.
“Memang admin kami hanya ada 10 orang. Dalam satu hari, maksimal bisa melayani sekitar 100 orang,” ujar Dasmiah pada Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah sasaran program yang mencapai sekitar 100 ribu mahasiswa, baik yang menempuh pendidikan di dalam daerah maupun di luar Kalimantan Timur.
“Yang menghubungi itu jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa. Jadi tidak mungkin semuanya langsung terjawab dalam waktu bersamaan,” katanya.
Verifikasi Data Jadi Faktor Penghambat
Dasmiah menjelaskan, lambannya respons bukan semata karena keterlambatan menjawab pesan, melainkan karena setiap aduan harus melalui proses verifikasi data yang ketat.
“Pesan masuk itu bukan hanya dijawab. Admin juga harus melakukan verifikasi data. Kalau salah sedikit saja, dampaknya bisa ke hak mahasiswa itu sendiri,” tegasnya.
Ia menyebut proses tersebut mencakup pengecekan identitas, kesesuaian data kependudukan, status akademik, hingga kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur yang menjadi dasar pelaksanaan program GratisPol.
Layanan Aduan GratisPol Sering Berjalan pada Malam Hari
Akibat tingginya beban kerja, respons layanan pengaduan sering kali baru dapat terlaksana pada malam hari. Dasmiah meminta mahasiswa untuk memahami kondisi tersebut dan bersabar menunggu antrean.
“Biasanya memang baru bisa dijawab malam hari. Tapi kami pastikan semua akan dijawab, hanya saja bergiliran,” ujarnya.
Kesalahan Pendaftar Ikut Memperlambat Proses
Selain keterbatasan admin, Dasmiah juga menyoroti rendahnya ketelitian pendaftar dalam membaca petunjuk teknis yang telah pemerintah sediakan.
“Kalau petunjuk itu dibaca pelan-pelan, sebenarnya tidak sulit. Tapi karena ingin cepat selesai, banyak yang melewatkan instruksi, akhirnya terjadi kesalahan,” katanya.
Ia menambahkan, kesalahan pengisian data kerap mahasiswa artikan sebagai gangguan sistem atau kelalaian admin.
“Sering dianggap sistem error, padahal sebenarnya karena data yang diinput tidak sesuai petunjuk,” tambahnya.
Admin Bukan Pegawai Struktural
Dalam penjelasannya, Dasmiah juga meluruskan persepsi publik mengenai status admin dan verifikator GratisPol. Ia menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari Tim Pengelola Program GratisPol (TP2GP) maupun pegawai struktural di Biro Kesra.
“Admin dan verifikator ini hasil rekrutmen khusus. Jumlahnya memang hanya 10 orang. Pegawai Kesra sendiri juga terbatas,” jelasnya.
Evaluasi Layanan Aduan GratisPol Perlu, Tapi Terkendala Anggaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata Dasmiah, menyadari perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan GratisPol, termasuk pada aspek layanan pengaduan. Namun, penambahan tenaga admin belum dapat terealisasi dalam waktu dekat.
“Evaluasi pasti berjalan. Tapi kami juga harus realistis, karena ada keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
(tim redaksi)
