"Itu politiknya Cak Imin saja untuk mencari simpati orang, supaya dia terpilih, kalau saya lihat dan saya dengar informasi, Cak imin merasa pembangunan tidak merata, sementara itu sudah dibuat Undang-undang," kata Rakhmadi.

"DPR sudah membuat UU soal IKN, masa kita tidak taat dengan itu. Jangan sebut di sini hutan, dengan IKN berpindah ke Kaltim pemukiman bisa ditata kembali," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua IKA Pakarti Kutai Kartanegara, Slamet Hadi Rahardjo mengungkapkan, pihaknya sampai saat ini masih mendukung keberadaan IKN.

Ia pun meminta, agar Cawapres nomor urut 1 tersebut kembali datang ke Kalimantan untuk melihat kondisi terkini dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Cak Imin kan sudah pernah kesini, bisa dilihat Kalimantan hutan atau bukan. Dengan masuknya IKN, banyak diuntungkan kalimantan, ini juga apresiasi pemerintah pusat terkait dengan kontribusi Kalimantan ke pemerintah pusat," pungkasnya.

(Redaksi)