DIKSI.CO, SAMARINDA - Memasuki penghujung tahun 2020 Forum Himpunan Pokja 30 merilis catatan terkait arus anggaran APBD Kalimantan Timur.

Sebagai provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kaltim memeliki peta wilayah yang terbagi menjadi tujuan kabupaten/kota yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Berau, Mahakam Ulu serta tiga kota, Bontang, Balikpapan dan Samarinda. Dengan luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² yang terdiri dari 103 Kecamatan, 1038 desa/kelurahan. 

Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah utara, laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia di sebelah barat.

Sementara itu, dalam penggunaan APBD di setiap daerah terdapat empat jenis anggaran belanja. Pertama, Belanja Koordinasi yang didalamnya ada perjalanan dinas, biaya rapat, biaya komunikasi dan belanja yang bersifat akomodatif. 

Kedua, Belanja Birokrasi yang didalamnya ada biaya pemeliharaan perkantoran, biaya keperluat ATK, biaya pengadaan seragam dan peralatan kantor, belanja penyusunan dokumen dan evaluasi serta biaya untuk mendukung keperluan dan kepentingan aparatur.

Ketiga, Belanja Peningkatan Kapasitas yang didalamnya ada Belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur ASN, Belanja Sosialisasi dan Belanja unutuik peningkatan kapasitas masyarakat. Yang ke empat yaitu Belanja Sektoral yaitu Belanja yang berdampak penguatan manfaat dan peningkatan pada isu-isu sektoral: misalnya sektor kehutanan dan masyarakat adat.

Dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menjelaskan, Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi utama di wilayah Indonesia bagian Timur. 

Proyeksi anggaran Kaltim sepanjang kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan. Tercatat APBD Murni Kaltim 2020, pendapatan mencapai Rp 11,8 Triliun lebih.

Sementara belanja tidak langsungnya mencapai Rp 7,1 Triliun lebih dan belanja langsung Rp 5,1 Triliun lebih. Dengan begitu total belanja Pemprov Kaltim mencapai Rp 12,2 Triliun lebih.

Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan itu mempunyai ratusan sungai yang tersebar hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam. 

Sektor andalan Kalimantan Timur ini tentu saja di Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebagai penopang pembangunan dan pendapatan di daerah provinsi termasuk kabupaten dan kota.

"Sayangnya, hasil yang didapat masyarakat Kaltim tak sebanding, Kaltim hanya menjadi lumbung pasokan energi nasional," ujar Kordinator Pokja Buyung Marajo, Rabu (30/12/2020).

Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar tak luput jadi sorotan terkait pertanggungjawaban hasil pengolahan potensi kekayaan Kaltim.

"Mulai dari tahun 2018 sampai 2020 ini pendapatan Pemprov Kaltim mencapai Rp 8 sampai 11 triliun lebih, biaya itu termasuk anggaran akomodatif dan birokasi, atk, kantor. Lalu belanja kantor dan lain-lain. Tahun ini biaya tertinggi ada di belanja birokrasi yang mencapai Rp 3,8 triliun lebih," urai Buyung Marajo Koordinator Pokja 30, Rabu (30/12/2020).

Lanjutnya, belanja lainnya yakni belanja peningkatan kapasitas sebesar Rp 731 miliar lebih lalu belanja sektoral Rp 275 miliar lebih. Lalu disusul belanja kordinasi sebesar Rp 239 miliar lebih. 

Sementara untuk belanja Pemkab Kukar disebut Buyung sapaannya itu belanja birokrasi meningkat nyaris 100 persen dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1.7 triliun lebih.

Selain itu belanja kapasitas mencapai Rp 1,2 triliun lebih dan belanja koordinasi sebanyak Rp 227 miliar lebih.

"Belanja sektoral Pemkab Kukar meningkat dibanding tahun sebelumnya yakni, 4,2 miliar lebih," bebernya.

Selain itu Buyung juga menambahkan, belanja Pemkot Samarinda juga kondisnya juga tak jauh dengan belanja Pemprov dan Pemkab Kukar.

Untuk belanja birokrasi mencapai Rp 1,9 triliun lebih. Sementra koordinasi sebesar Rp 34,5 miliar lebih dan biaya kapasitas Rp 29,3 miliar dan sektoral Rp 2,9 miliar lebih.

"Samarinda yang paling besar porsinya adalah belanja birokrasi, 2018 mencapai 98,53 persen dan 2019 sebanyak 91,40 persen dan 2020 sebesar 96,40 persen dari totap belanja disetiap tahunnya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)