Menurut dia, setelah mendapat respon dari Abdulloh, program LKM di Balikpapan akan terus berjalan. Keberadaan LKM sejak dibentuk oleh pemerintah pusat dari tahun 2009 hingga Juni 2023, kontribusi dengan pemerintah pusat maupun daerah sudah bisa dirasakan manfaatnya.
"Penataan kawasan kumuh sudah kita kerjakan dan sudah kita buktikan. Sehingga tidak salah jika kita mengadu kepada lembaga yang ada, kemana arah LKM selanjutnya," ungkapnya.
Kendati LKM dibantu oleh Ketua DPRD Balikpapan, namun ia memastikan bahwa LKM bukanlah wadah untuk berpolitik. Namun ia juga menegaskan, bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam LKM tetap memiliki hak politik.
Setelah pelantikan ini, Suwito sampaikan, bahwa pihaknya memiliki agenda yang selama masih menjadi PR bagi LKM di Balikpapan untuk penataan kawasan kumuh sebanyak 110 hektar yang harus diselesaikan sampai tahun 2026 mendatang.
"Dengan berakhirnya program dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharapkan bisa mereplikasi program tersebut. Sehingga program yang sudah dicanangkan tetap ada keberlanjutan, dan bisa disambut oleh pemerintah daerah," ujarnya.
"Selama ini program dari LKM dibiayai oleh bank dunia melalui pemerintah pusat. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, maka nantinya segala program LKM kedepannya akan dibiayai melalui APBD. Program-program LKM nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah, mana yang kira-kira menjadi prioritas yang harus dilaksanakan," terang Suwito, lebih lanjut.
Disampaikan, LKM tidak hanya fokus pada pengentasan kawasan kota kumuh, tapi juga ada pelatihan-pelatihan, sosial dan peningkatan perekonomian melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peningkatan ekonomi tersebut diberikan melalui program dana bergulir.
"Hingga saat ini, terdapat 12 ribu orang yang sudah merasakan dana bergulir tersebut. Sampai sekarang dana bergulir yang ada di masyarakat sekitar 7 miliar lebih," tukasnya.
