DIKSI.CO, SAMARINDA - Penanganan banjir di Kota Samarinda terus menjadi prioritas pembahasan antara Pemerintah Kota dan DPRD Samarinda.
Teranyar, Komisi III DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan sejumlah pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengelola perumahan yang beroperasi di Samarinda, Kamis (7/10/2021) kemarin.
“Kita mau tahu dulu seperti apa informasi di lapangan versi pengusaha, setelah itu kita agendakan untuk melihat faktanya,” ujar Guntur, Anggota Komisi III DPRD Samarinda kepada Diksi.co.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri sejumlah Instansi terkait ini, Komisi III menemukan beberapa persoalan, diantaranya minimnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samarinda.
“Terkait data, sepertinya koordinasi tingkat OPD tidak berjalan dengan baik. Kita menanyakan rekomendasi yang dikeluarkan masing-masing OPD tidak sinkron satu dengan yang lain,” lanjut politisi Demokrat ini.
Menanggapi hal ini, Guntur meminta agar OPD terkait penanganan banjir bisa mensinergikan kerja-kerja guna mengatasi persoalan banjir di Samarinda.
Khusususnya yang diakibatkan aktivitas pertambangan dan pematangan lahan.
“Sayang sekali semangat Wali Kota untuk mengatasi banjir tidak diimbangi kerja-kerja OPD di bawahnya. Ke depan jangan seperti inilah, harus ada koordinasi yang jelas,” tambah Guntur.
Ke depan, Komisi III akan menggelar pertemuan lanjutan guna meminta data keseluruhan ijin tambang dan pematangan lahan di Samarinda yang beroperasi di Samarinda.
“Kan semua ijin ditarik ke Provinsi dan Pusat, jadi kita mau tahu keseluruhan untuk menentukan strategi apa Kedepannya untuk mengatasi persoalan banjir di Samarinda,” pungkasnya. (advertorial)
