Pemprov Kaltim Tegaskan Anggaran Rp25 Miliar Bukan Hanya untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur
DIKSI.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya buka suara terkait polemik anggaran Rp 25 miliar yang ramai jadi sorotan publik.
Pemprov Kaltim menegaskan bukan hanya untuk renovasi rumah dinas gubernur, melainkan mencakup berbagai kebutuhan penataan fasilitas pemerintahan secara menyeluruh.
Klarifikasi Pemprov Kaltim Soal Anggaran Rp25 Miliar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar merupakan akumulasi dari sejumlah kegiatan, bukan satu paket pekerjaan untuk satu bangunan.
“Angka itu bukan satu paket pekerjaan untuk satu bangunan. Ini terdiri dari berbagai kegiatan yang tersebar, baik untuk rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, maupun ruang kerja di kantor gubernur,” ujar Faisal, Kamis (9/4/2026).
Anggaran Rp 25 Miliar Untuk Renovasi hingga Penataan Kantor Gubernur
Faisal merinci, anggaran tersebut alokasinya untuk beberapa kebutuhan, mulai dari renovasi rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, hingga penataan ruang kerja di kantor gubernur.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya untuk pekerjaan fisik, tetapi mencakup jasa perencanaan, konsultan, pengawasan, hingga pengadaan peralatan pendukung.
Bersumber dari Beberapa Tahun Anggaran
Menurut Faisal, anggaran Rp25 miliar tersebut bukan berasal dari satu tahun anggaran saja, melainkan gabungan dari beberapa periode, yakni APBD 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 (ABT), serta pergeseran anggaran berjalan.
“Perencanaan ini sudah ada sebelum gubernur dan wakil gubernur saat ini menjabat. Selain itu, kondisi bangunan yang sudah lama tidak ditempati juga menjadi pertimbangan utama untuk dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Rincian Anggaran: Puluhan Item Kegiatan
Berdasarkan data sistem pengadaan pemerintah daerah, total anggaran Rp 25 Miliar tersebut terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja.
Sekitar Rp12 miliar alokasinya untuk rumah jabatan gubernur dengan 35 item kegiatan, meliputi rehabilitasi, pemeliharaan, hingga pengadaan peralatan seperti meubeler dan perlengkapan lainnya.
Sementara itu, rumah jabatan wakil gubernur mendapat alokasi sekitar Rp4,9 miliar untuk 17 item kegiatan. Adapun penataan ruang kerja kantor gubernur mencakup lima item kegiatan dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.
Pemprov Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Faisal menilai, penting bagi publik untuk memahami struktur anggaran secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kami berharap masyarakat bisa melihat ini secara utuh. Bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk satu jenis pekerjaan, tetapi mencakup banyak kebutuhan yang memang harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia juga memastikan seluruh proses penganggaran telah melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
“Semua sudah melalui prosedur. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan diawasi sesuai aturan. Tidak ada yang dilakukan di luar mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
(Redaksi)
